Surat Palsu Novel Bukti Ketidakprofesionalan Polda Bengkulu

JAKARTA--MICOM: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengakui ada perbedaan surat keputusan sanksi terhadap Novel Baswedan. Munculnya dua surat atas masalah yang sama merupakan bentuk ketidakprofesionalan Polda Bengkulu.

Anggota Kompolnas Syafriadi Cut Ali mengatakan SK bertanggal 26 November 2004 diperoleh dari Polda Bengkulu. Dalam surat tersebut, Novel dijatuhi hukuman tujuh hari penjara.

"Sedangkan SK yang dipegang Novel pada 25 Juni 2004 disebutkan hukumannya berupa teguran keras," katanya, Sabtu (27/10).

Dia menduga munculnya dua surat atas masalah yang sama merupakan bentuk ketidakprofesionalan Polda Bengkulu. Karena itu, dalam dekat tim Kompolnas akan menemui Kapolri Jenderal Timur Pradopo. "Namun hal itu harus diverifikasi lagi."

Pada kesempatan itu, timnya juga akan membeberkan hasil investigasi Kompolnas atas kasus yang sempat membetot perhatian publik. "Akan kami sampaikan karena ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti," cetus Syafriadi.

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada tim pengacara Novel. Meski begitu, ia mengakui KPK belum menerima laporan terkait dua surat yang berbeda tersebut. "Nanti hari Senin (29/10) akan kami cek kembali," ujanya.

Berbeda dengan Kompolnas, tim pembela Novel justru melihat indikasi upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Hal itu diungkapkan anggota tim kuasa hukum Novel, Haris Azhar. "Sulit untuk tidak berprasangka bahwa polisi berupaya mengkriminalisasi Novel."

Kasus Novel sempat membetot perhatian publik. Anggota kepolisian di Bengkulu itu dituduh melakukan kekerasan yang menyebabkan pencuri sarang burung walet meninggal pada 2004. Puncaknya pada 5 Oktober lalu, sang penyidik KPK tersebut sempat akan ditarik paksa oleh Polri.

Namun upaya tersebut berhasil digagalkan ribuan masyarakat yang menyereruduk kantor KPK untuk memberi dukungan. Novel sudah membantah melakukan perbuatan tersebut.

Pernyataannya itu kemudian diperkuat oleh pimpinan KPK yang menyakini Novel tidak bersalah dan ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.  (PL/OL-8)

Dugaan Kriminalisasi Novel Baswedan kian Kuat

JAKARTA--MICOM: Surat keputusan hukuman disiplin terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diduga palsu. Hal tersebut akan dilaporkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Dugaan kriminalisasi terhadap Novel pun semakin kuat. Anggota tim kuasa hukum Novel, Haris Azhar, mengatakan ada SK palsu berisi hukuman kepada kliennya ketika masih bertugas sebagai anggota kepolisian di Bengkulu.

Ia dinyatakan bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian  pencuri sarang burung walet, 2004 lalu.

"Novel hanya menerima SK tanggal 25 Juni 2004 yang berisi sanksi teguran keras. Adapun SK bertanggal 26 November yang memberikan sanksi kurungan tujuh hari tak pernah diterima Novel," katanya, Sabtu (27/10).

Meski dua tanggal SK tersebut berbeda, surat tersebut ditandatangani pejabat kepolisian yang sama, yakni Ajun Komisaris Besar M Elia Wasono Mastoko dengan Nomor Register Pokok (NRP) 62040970.

Ia menambahkan surat keputusan tentang hukuman kurungan tadi diterima Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ketika melakukan penyelidikan di Bengkulu beberapa pekan lalu.

Atas temuan ini, kata Haris, sulit untuk tidak berprasangka bahwa polisi berupaya mengkriminalisasi Novel. Surat pada November itu memberi kesan seolah-olah Polri serius menangani kasus yang menimpa Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu ini.

Haris berencana menemui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kompolnas pada Senin pekan depan. Tujuannya ke Komnas HAM untuk menunjukan kepada komisi tersebut bahwa benar-benar ada upaya mengkriminalisasi Novel. "Kalau ke Kompolnas untuk mendesak segera mengumumkan seluruh hasil temuan mereka kepada publik," tegasnya.

Kasus Novel sempat membetot perhatian publik. Novel dituduh melakukan kekerasan yang menyebabkan pencuri sarang burung walet meninggal pada 2004.

Puncaknya pada 5 Oktober lalu, Novel sempat akan ditarik paksa oleh Polri. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan ribuan masyarakat yang menyereruduk kantor KPK untuk memberi dukungan.

Novel sudah membantah melakukan perbuatan tersebut. Pernyataannya itu kemudian diperkuat oleh pimpinan KPK yang menyakini Novel tidak bersalah dan ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya. (PL/OL-8)

Tim Tagana Kampar Dan BASARNAS Pekanbaru Turun Ke Lokasi

KAMPAR KIRI-Pencarian terhadap Tiga (3) orang korban warga Desa Domo yang tenggelam di Sungai Lubuk Ubar Sebayang, Sungai Sebayang, Desa Domo, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Sabtu siang, 27 Oktober 2012, sekitar pukul 14:00 WIB, terus saja dilakukan warga di Tiga desa tetangga dan dibantu dengan Tim Tanggap Darurat Bencana (Tagana) Kabupaten Kampar, petugas dari Badan Seach And Resque Nasional (BASARNAS) Kantor SAR IX Pekanbaru telah turun ke lokasi.

Ketua Tagana Kabupaten Kampar Amran kepada wartawan lewat telepon genggamnya, dari Bangkinang, Sabtu malam, 27 Oktober 2012, mengatakan bahwa ia dan anggota telah tiba dilokasi.

" Setelah mendapatkan laporan dari warga, saya langsung mengontak anggota yang bisa berangkat dan membawa segala perlengkapan yang dibutuhkan bergerak menuju lokasi. Saat ini kami sudah berada dilokasi untuk membantu warga melakukan pencaharian terhadap korban yang tenggelam.

Sementara itu petugas Hubungan Masyarakat (Humas) dari BASARNAS Kantor SAR IX
Pekanbaru, Kukuh Widodo yang dihubungi menyebutkan bahwa mereka telah tiba di Desa Domo dan saat ini sedang menuju lokasi.

" Sudah dapat informasinya, dan tim telah tiba di tempat serta dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat tenggelamnya korban," ujarnya mengakhiri pembicaraan.

Sebelumnya, Satu keluarga yang terdiri dari Ali Akbar (40) Islam, Abdul (11) Islam, Wito (9) Islam,  Zaki (7) Islam, yang beralamat di Desa Domo.

Abdul (11) berhasil diselamatkan oleh warga yang sedang mancing di Sungai Sebayang, dan tiga orang lainnya Ali Akbar, Wito, Zaki tidak berhasil diselamatkan karena deras air sungai menyebabkan tenggelam dibawa arus.

Sungai Sebayang Kampar Kiri Makan Korban Satu Keluarga

KAMPAR KIRI-Sabtu, hari raya Idul Adha 11 Zulhijjah 1433 H/27 Oktober 2012 M, Tiga orang warga Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, tenggelam saat dan Satu orang berhasil selamat ketika hendak pulang dari kebun menyeberang dengan mengunakan perahu sampan, namun ditenggah air sungai Sungai Lubuk Ubar Subayang yang deras, perahu yang digunakan oleng dan tenggelam.

Kepala Kepolisian Resor Kampar AKBP Trio Santoso saat dikonfirmasi lewat telepon genggemannya, Sabtu malam, di Bangkinang, membenarkan telah terjadi musibah tenggelam di Sungai Subayang, Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Sabtu siang.

" Pada hari Sabtu siang, sekira pukul 15.30 WIB, telah terjadi hanyut dan tenggelamnya serta hilangnya warga masyarakat, di lokasi TPK Sungai Lubuk Ubar Subayang, Desa Domo, Kecamatan Kampar Kiri. Korban ada Empat orang diantaranya Ali Akbar (40) Islam, Wito (9) Islam, Zaki (7) Islam, mereka beralamat di Desa Domo," ungkap Trio Santoso SH SIK.

Kronologis kata Kapolres, sekira pukul 14.00 WIB, 4 ( Empat ) orang anggota keluarga berangkat ke kebun yang letaknya, di seberang Sungai Sebayang dengan menggunakan sampan, kemudian saat kembali sampan yang di kemudikan oleng dan tenggelam. Apalagi sekarang musin penghujan sehingga menyebabkan aliran Sungai Sebayang naik dan harus sungai agak dalam, lalu tiba-tiba saja sampan yang mereka tumpangi oleng dan tenggelam.

" Ketika peristiwa terjadi, untunglah dapat terlihat oleh salah seorang saksi mata yaitu saudara Basir yang kebetulan sedang memancing. Lalu melihat itu, saksi langsung memberikan pertolongan dan membantu para korban. Alhamdulillah, salah seorang korban telah berhasil diselamatkan atasnama Abdul (11), Islam, Alamat Domo," kata Trio.

Sedangkan yang lainnya, tidak tertolong dan hilang tenggelam adalah Ali Akbar, Wito, Zaki. Dan saat ini masyarakat dengan peralatan seadanya masih melakukan percaharian.

" Masyarakat sekitar aliran Sungai Sebayang yang meliputi Tiga Desa yang kebetulan dekat dengan TKP (Desa Domo, Desa Kuntu Darusalam dan Desa Kuntu) secara ramai-ramai mencari para korban," terang Kapolres.

Informasi yang didapat saat ini, masyarakat setempat yaitu tiga desa masih melakukan pencaharian terhadap korban dengan penyisiran disepanjang sungai serta memasang jaring.

" Masyarakat juga telah menghubungi Tim SAR di Bangkinang, sampai saat ini masyarakat sekitar masih melakukan aktifitas pencarian," tutur mantan pejabat Polda Riau ini.

Alasan Mujahidin Indonesia Timur Tantang Densus 88

JAKARTA (SALAM-ONLINE.COM): Isu yang menyebut perang terhadap terorisme telah digunakan penguasa dan aparat negara sebagai proyek untuk meraup dolar dari pihak asing silibis Zionis, jadi salah satu alasan Majelis Mujahidin Indonesia Timur untuk menantang perang Densus 88.

Alasan lainnya, para pemuda Islam yang gigih memperjuangkan Islam telah muak atas segala intimidasi dan teror yang dilakukan oleh para aparat Densus 88.

Setidaknya, ada enam alasan yang menjadi dasar Mujahidin Indonesia Timur menyampaikan surat tantangan pada Densus 88. Enam alasan itu dirilis forum jihad Al Busyro.

Setelah sebelumnya melansir surat tantangan untuk Densus 88, Forum jihad Al Busyro kembali merilis sebuah risalah terkait jihad Poso yang dipelopori oleh Mujahidin Indonesia Timur.

Forum Al Busyro memaparkan secara lengkap risalah yang berjudul ‘Cahaya Islam di Balik Surat Tantangan’. Risalah itu berisi penjelasan kepada umat Islam terkait jihad Poso, termasuk sejarah dan latar belakang ditulisnya surat tantangan Mujahidin Indonesia Timur kepada Densus 88.

Tak hanya itu, risalah yang ditulis Syaikh Abu Ayman Al-Andalusi itu juga memaparkan kekuatan Mujahidin dan Densus 88 jika terlibat perang terbuka.

Dalam risalah itu dipaparkan analisa terkait sikap Polri dan Densus 88 terkait surat tantangan kelompok jihad Islam di Indonesia timur, ‘Sariyatu Tsa’ri wa Dawaa’.

“Pihak Polri yang merupakan lembaga pencetus Densus 88 menanggapinya biasa-biasa saja, bahkan meminta publik untuk tidak terpancing atau terprovokasi. Tetapi, di lapangan mereka segera berkoordinasi dan meminta bantuan TNI untuk bersama-sama menyambut surat tantangan tersebut dan berangkat menuju medan pertempuran di pegunungan Tamanjeka,” kata Syaikh Ayman dalam risalah itu.

Sejumlah kemungkinan terkait sikap ‘diam’ Polri itu juga dipaparkan. “Ini adalah strategi dan konflik mereka, agar Mujahidin lengah dan memancing Mujahidin agar keluar dari area konflik, agar lebih mudah untuk dikalahkan sebagaimana pengalaman yang sudah-sudah atau barangkali mereka memang tidak berani alias pengecut,” demikian risalah itu. (itoday)

Kembar Shafa & Marwa Lahir dalam Suasana Haji, Namanya Indah, Bersejarah & Sarat Kenangan Ibadah

MINA (SALAM-ONLINE.COM): Dalam sebuah peristiwa yang langka, seorang jamaah haji wanita Pakistan melahirkan bayi kembar perempuan di Mina pada hari tarwiyah, Rabu (24/10/2012).
Sang ibu memberi nama bayi kembarnya itu Shafa dan Marwa. Demikian tulis sejumlah media massa di Arab Saudi dan Pakistan.

Bayi kembar wanita itu adalah anak dari pasangan jamaah haji Pakistan bernama Muhammad Mahmud dan Tahira Yasmin. Nama untuk kedua bayi kembar perempuan tersebut sangat indah, bersejarah dan sarat kenangan ibadah.

Muhammad Mahmud sangat bahagia dan bangga dengan kelahiran bayi kembar tersebut. Bayi kembar itu lahir pada hari pertama rangkaian ibadah haji, haji tarwiyah di Mina Al-Wadi Hospital.

Kepada sejumlah media massa di Arab Saudi, ia menceritakan istrinya mulai merasakan sakit saat baru tiba di Mina pada hari Rabu. Sakit itu adalah akibat dari kesulitan saat hendak melahirkan. Mahmud segera membawa istrinya ke Mina Al-Wadi Hospital. Istrinya akhirnya melahirkan bayi kembar dengan selamat.

Dr. Hamzah Al-Salamoni, pakar ginekologi dan obstetrisi pada Mina Al-Wadi Hospital menunjukkan kedua bayi kembar itu kepada sejumlah wartawan yang meliput di rumah sakit tempat ia bekerja. Kedua bayi kembar itu nampak sehat. (arrahmah.com/salam-online.com)

Pengurus Masjid Menangis Terima 2 Hewan Qurban dari Pemulung

JAKARTA (SALAM-ONLINE.COM): Pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pemulung memberikan dua hewan qurban di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan. Pengurus masjid yang menerima dua ekor kambing itu menangis terharu.

“Saya nangis, tidak kuat menahan haru,” ujar Juanda (50), salah satu pengurus Masjid Al Ittihad kepada merdeka.com, Jumat (26/10/2012).

Juanda menceritakan, Selasa (23/10/2012), seorang pemulung bernama Maman datang ke Masjid Al Ittihad. Masjid megah ini terletak di kawasan elit Tebet Mas, Jaksel.

“Bawanya pakai bajaj. Dia kasih dua ekor kambing untuk qurban. Dia bicara tegas, justru saya yang menerimanya tak kuat. Saya menangis,” kata Juanda.

Dua kambing qurban yang diserahkan pemulung itu berwarna cokelat dan putih. Kambing itu justru yang paling besar di antara kambing-kambing lain.

Juanda menceritakan, pengurus lain pun terharu mendengar cerita ini. Begitu juga jamaah shalat Idul Adha saat mendengar pengumuman lewat pengeras suara sebelum shalat dilaksanakan. Mungkin, saat membaca cerita ini, mata Anda pun berkaca-kaca.

Adalah pasangan suami istri Yati (55)  dan Maman (35), keduanya pemulung, menabung susah payah untuk berqurban. Yati mengaku,  sempat ditertawakan saat bercerita seputar niatnya untuk berqurban.
“Pada ketawa, bilang sudah pemulung, sudah tua, nggembel, ngapain qurban,” cerita Yati, Jumat (26/10/2012).

Tapi Yati bergeming. Dia tetap meneruskan niatnya untuk membeli hewan qurban. Akhirnya setelah menabung tiga tahun, Yati bisa berqurban tahun ini.

“Pada bilang apa tidak sayang, mending uangnya untuk yang lain. Tapi saya pikir sekali seumur hidup masak tidak pernah qurban. Malu cuma nunggu daging kurban,” beber Yati.

Yati dan suaminya, Maman, sama-sama berprofesi sebagai pemulung. Pendapatan mereka jika digabung cuma Rp 25 ribu per hari. Tapi akhirnya mereka bisa membeli dua ekor kambing. Masing-masing berharga Rp 1 juta dan Rp 2 juta.

Dua kambing ini disumbangkan ke Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan. Jemaah masjid megah itu pun meneteskan air mata haru.

Pasangan suami istri ini tinggal di gubuk triplek kecil di tempat sampah Tebet, Jakarta Selatan. Saat merdeka.com mengunjungi gubuk Yati usai Shalat Idul Adha, Jumat (26/10/2012), Juanda, pengurus Masjid Al Ittihad, ikut menemani.

Yati membukakan pintu dan mempersilakan masuk. Tak ada barang berharga di gubuk 3×4 meter itu. Sebuah televisi rongsokan berada di pojok ruangan. Sudah bertahun-tahun TV itu tak menyala.
Wanita asal Madura ini bercerita soal mimpinya bisa berqurban. Dia malu setiap tahun harus mengantre meminta daging. “Saya ingin sekali saja bisa berqurban. Malu seumur hidup hanya minta daging,” katanya.
Yati mengaku sudah lama tinggal di pondok itu. Dia tak ingat sudah berapa lama membangun gubuk dari triplek di jalur hijau peninggalan Gubernur Legendaris Ali Sadikin itu.

“Di sini ya tidak bayar. Mau bayar ke siapa? Ya numpang hidup saja,” katanya ramah.

(Foto: merdeka.com)

Setiap hari Yati mengelilingi kawasan Tebet hingga Bukit Duri. Dia pernah kena asam urat sampai tak bisa jalan. Tapi Yati tetap bekerja, dia tak mau jadi pengemis.

“Biar ngesot saya harus kerja. Waktu itu katanya saya asam urat karena kelelahan kerja. Maklum sehari biasa jalan jauh. Ada kali sepuluh kilo,” akunya.

Juanda yang menjaga Masjid Al Ittihad terharu saat Yati bercerita mimpi bisa berqurban lalu berusaha keras mengumpulkan uang hingga akhirnya bisa membeli dua ekor kambing.

“Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil,” gumamnya.

Di tengah kemiskinan yang mendera, Yati-Maman, dua pemulung ini berqurban dua kambing–setelah dengan susah payah menabung selama 3 tahun. Bagaimana bagi yang memiliki kemampuan, tapi tak tergerak untuk berqurban? (sumber: merdeka.com)

Borok Pidato SBY Dibongkar

JAKARTA (salam-online.com): Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin malam (8/10/2012), terkait kisruh hubungan Polri-KPK menuai pujian dari banyak kalangan, terutama dari pendukung lembaga anti korupsi itu.

Sambutan yang gegap gempita itu semakin menambah daftar keanehan para pendukung lembaga superbody tersebut.

“Fanatisme pada KPK semakin irasional dan aneh karena mereka justru bersorak sorai pada Pidato SBY yang mereka anggap mendukung KPK,”  ujar aktivis ’98 Adian Napitupulu (Rabu, 10/10/2012).

Padahal, sambung Adian, isi pidato Presiden SBY itu, 100 persen sesungguhnya memangkas kewenangan KPK. Seperti jelas terlihat dari susunan kata dan kalimat dalam pidato SBY,”….Oleh karena itu solusi yang kita tempuh adalah penanganan korupsi kepada Djoko Susilo ditangani oleh satu lembaga yaitu KPK, ….”
“Paragraf itu berisi dukungan SBY pada KPK untuk kasus Simulator,” jelas Adian.

Selanjutnya, ungkap Adian, coba cermati baik-baik tiap kata di Paragraf berikutnya. SBY mengungkapkan, “Tetapi kalau ada kasus pengadaan barang di Polri, saya dukung diselesaikan di Polri…”

Menurut Adian, di paragraf kedua di atas, dukungan SBY pada KPK ternyata tidak untuk semua kasus. Tapi hanya untuk kasus Simulator SIM. Karena untuk kasus (korupsi) pengadaan barang lainnya diselesaikan di Polri bukan di KPK.

Jadi sebenarnya, kata Adian menyimpulkan, SBY tidak mendukung KPK. Tapi memangkas kewenangan KPK.

“Dengan demikian bisa dikatakan SBY melakukan barter kasus Korupsi simulator senilai Rp 143 Miliar untuk KPK dengan kasus rekening gendut yang mencapai Rp 8,6 triliun dan sederet kasus pengadaan barang lain di Polri yang diserahkan pengusutannya ke Polri,” bebernya.

“Jadi jelas yang didukung (SBY) bukan KPK tapi Polri. KPK kalah. Tapi anehnya kenapa para fanatik itu bersorak? Membingungkan, sebenarnya mereka fanatik pada KPK atau pada SBY?” tanya Adian mengakhiri. (rmol/salam-online)

Dua Minggu Jokowi Memerintah Ibu Kota

JAKARTA--MICOM: Terhitung sudah dua minggu umur pemerintahan Gubernur Joko Widodo semenjak resmi dilantik pada Senin, 15 Oktober 2010.

Beberapa gebrakan sudah dilakukan Jokowi, mulai dari blusukan ke kampung-kampung, berkunjung ke pasar, mengecek rumah susun, hingga sidak ke beberapa kantor pemerintahan.

Sehari setelah pelantikan, hari pertama kerja dipergunakan Jokowi mengunjungi Kelurahan Pademangan Timur. Di sana ia berdialog dengan warga yang tinggal di pinggiran rel serta memantau Kali Pademangan Timur.

Kegiatan terjun langsung ke lapangan ia lanjutkan dengan mendatangi warga bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri, mengecek keberadaan rumah susun Marunda, serta mendengar keluhan pedagang di Pasar Senen.

Dari sekian kunjungan lapangan yang telah dilakukan Jokowi, beberapa tindakan telah diambil untuk menjawab permasalahan yang ia temui. Dan beberapa hal juga yang masih dalam tahap kajian dan diskusi dengan masyarakat.

Jokowi telah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Ery Basworo untuk melakukan pembersihan Kali Pademangan. Di Bukit Duri, ia berencana membangun kampung susun bagi warga yang tinggal di bantaran kali.

Sukarjono, 42, warga Kelurahan Pademangan Timur, mengaku telah merasakan hasil dari kunjungan Jokowi kemarin. "Sekitar seminggu, ada petugas dari PU membersihkan kali. Lumayan banyak juga sampah yang diangkat," ungkap pria asli Jakarta yang rumahnya berada persis di pinggiran kali itu kepada Media Indonesia.

Namun, ungkapnya lagi, kebijakan pembersihan kali belum bisa dinikmati sepenuhnya mengingat kali itu kembali dipenuhi sampah setelah pembersihan dilakukan.

Bagi Jono, panggilan akrabnya, pembersihan kali harus diikuti dengan kontrol lapangan yang tegas dari pihak kelurahan melalui jajarannya. Pasalnya, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke kali.

Di tempat berbeda, warga Bukit Duri yang tinggal di Pinggiran Kali Ciliwung mengaku telah berdialog dengan Jokowi guna merespon rencana pemerintah melakukan pelebaran Kali Ciliwung.

"Warga sini melalui diskusi kamarin di Sanggar Ciliwung katanya mau dibuatkan Kampung Deret di pinggir kali. Itu usulan kami juga sebenarnya," ungkap D Mulyadi, salah seorang warga setempat.

Namun ungkapnya, ini baru dalam tahap pendekatan dan belum ada pembicaraan mengenai pembebasan lahan.

Mulyadi dan warga lainnya yang tinggal di pinggiran kali mengaku hanya mau pindah jika pemerintah terlebih dahulu melakukan pembebasan atas lahan dan bangunan yang mereka miliki.

"Membangun itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Lalu kami mau tinggal di mana? Warga juga enggak mau kalau harus dipindahkan ke rumah susun," ujarnya.

Ada empat rukun warga (RW) di Kelurahan Bukit Duri yaitu Rw 01, 10, 11, dan 12. Mereka semua meminta pemerintah melakukan relokasi secara baik dan bijak, bukan menggusur.

Kerja selama dua minggu yang dilakukan Jokowi didukung oleh anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, meyatakan akan selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur Joko Widodo.

"Selama itu untuk kesejahteraan rakyat, kami di DPRD akan selalu mendukung. Kalau ada perbedaan pendapat tentu kami akan diskusikan juga," ungkapnya.

Ia yang berasal dari Fraksi PKS dan menjadi lawan politik saat pemilihan gubernur mengaku tidak terlalu mempersoalkan anggapan keberhasilan Jokowi nanti akan menenggelamkan popularitas partainya.

"Kita tidak perlu takut seperti itu. Kita bersama-sama dengan Pak Gubernur bekerja bagi masyarakat, membangun Jakarta," tukasnya.

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) AA GN Ari Dwipayana menyatakan Jokowi harus konsisten dengan gaya yang diusungnya sekarang kalau ingin tetap mendapat dukungan dari rakyat. Dukungan rakyat, kata Ari, akan membantu Jokowi dalam berhadapan dengan DPRD.

"Saya kira Jokowi harus konsisten dengan style yang sekarang diusung. Jadi menurut saya enggak perlu diubah ya, cara mengakarkan diri dengan rakyat, lebih menata birokrasi pemeritahan. Saya kira itu diteruskan saja karena itu akan pasti memperkuat dukungan politiknya."

Walaupun secara mayoritas DPRD DKI Jakarta dikuasai oleh parta-partai yang pada masa Pilkada belum tentu mendukung Jokowi, namun karena lebih banyak mendapat dukungan dari masyaraka Ari menilai hal itu menjadi modal sangat berpengaruh.

"Dengan kebijakan populisnya, Jokowi akan lebih mendapat dukungan dari rakyat secara langsung. Itu jauh akan membangun opini yang kuat," jelasnya.

"Itu akan memperkuat pressure dia terhadap DPRD," imbuhnya. (*/OL-9)

Anton Medan Pimpin PITI

JAKARTA (SALAM-ONLINE.COM): Mantan narapidana Anton Medan terpilih sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), organisasi Muslim keturunan China di Indonesia.

Anton  bersama pengurus lainnya dilantik di Restoran Sands, Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Setelah pelantikan, Anton menyatakan, bahwa Islam tidak mengenal diskriminasi. Karenanya, tak ada istilah penyebutan Jawa, Sunda, Tionghoa, dan lainnya.

Menurut Anton, dalam organisasi yang sudah berusia 41 tahun ini, dia akan mengubah pola pikir seperti itu.

“Jadi kalau ada ustadz, kiai yang mengatakan dia China, dia harus ngaji lagi,” kata Anton.
Ia menambahkan, aktivitas PITI selama ini tak hanya pada pengajian, tapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan secara konkret. (isa)

Meski Hujan, Muslim Russia Tetap Shalat Idul Adha

Sejumlah umat Muslim Rusia melaksanakan shalat Idul Adha di luar masjid utama di Moskow, Rusia, (26-10). Walaupun diguyur hujan, ribuan umat Muslim di Russia tetap melaksanakan shalat Idul Adha dengan memakai jas hujan. (AP Photo/Mikhail Metzel)

90 Persen HP Siswa Surabaya Mengandung Pornografi

TEMPO.CO , Surabaya: Sekitar 90 persen telepon seluler milik siswa Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Surabaya menyimpan foto jorok ataupun film porno. Itu terungkap dari penelitian lembaga swadaya masyarakat Hotline Pendidikan Surabaya.

Ketua Hotline Pendidikan Jawa Timur Isa Ansori menjelaskan survei yang ia lakukan mengambil sampel 12 sekolah di jenjang pendidikan SMA dan sederajat se-Kota Surabaya. Jumlah responden yang disurvei sebanyak 700 siswa, terdiri atas putra 350 dan putri 350. Adapun metode yang dipakai ialah melalui wawancara serta mengisi angket pertanyaan dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju.

Beberapa kisi-kisi jawaban yang digunakan pensurvei antara lain adalah ; 1. Saya punya handphone, 2. Handphone saya ada gambar dewasa dan film dewasa, 3. Saya pernah melihat film dewasa dan gambar dewasa di handphone, 4. Selain dari handphone saya melihat film dewasa dan gambar dewasa di internet.

Dari survei tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 100 persen responden memiliki telepon genggam. Sedangkan terkait kepemilikan gambar dan film dewasa diketahui bahwa di 92 persen telepon seluler siswa putra terdapat konten dewasa dan film dewasa, sedangkan untuk siswa putri mencapai 87 persen. "Secara keseluruhan 90 persen ada konten porno di handphone mereka," kata Isa.

Terhadap poin "pernah melihat film atau gambar dewasa", sebanyak 97 persen siswa putra menyatakan pernah melihat dan 92 persen siswa putri mengatakan hal yang sama. Sehingga secara keseluruhan 95 persen siswa putra dan putri pernah melihat hal tersebut.

Adapun tentang pernah tidaknya melihat konten porno di internet, 97 persen siswa putra menyatakan pernah, sedangkan untuk siswi 87 persen. "Artinya 92 persen melihat konten porno di internet," ujar Isa.

Menurut Isa survei dilakukan pada awal Agustus-12 September 2012 bersamaan dengan sosialisasi penanganan permasalahan anak yang digelar oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya. Bagi Isa, temuan fakta itu cukup mengejutkan. "Perlu menjadi perhatian bersama agar kepemilikan handphone untuk siswa sekolah dipakai untuk hal-hal positif," kata Isa.

Isa menduga fenomena serupa tidak hanya terjadi pada siswa jenjang SMA. Di jenjang SD dan SMP, kata dia, sangat mungkin sekali terjadi hal serupa. Sebab, secara emosional, keingintahuan anak-anak serta remaja terhadap hal-hal berbau porno sangat tinggi. "Peran orang tua sangat penting untuk mengawasi putra putrinya," ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan menyatakan hasil survei itu menjadi peringatan tidak hanya bagi Pemerintah Surabaya namun juga orang tua serta sekolah. Karena itu untuk meminimalkan penyimpangan, Ikhsan akan mengambil kebijakan terkait penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. "Siswa dilarang bebas bawa handphone ke sekolah, karena mengganggu konsentrasi belajar," kata Ikhsan.

KUKUH S WIBOWO

Soal Haji, Menteri Agama Dinilai Tak Punya Empati

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak sejumlah kerabatnya beribadah haji mengundang reaksi dari sejumlah calon haji yang hingga kini masih menunggu kepastian keberangkatan. Salah satunya, calon haji asal Baturan, Karanganyar, Jawa Tengah, sebut saja namanya Sandy, 68 tahun.

Pria ini menilai Menteri Suryadharma tidak memiliki empati. Soalnya, kata dia, Menteri Agama dengan mudah menggunakan uang negara mengajak kerabatnya untuk beribadah haji, sementara banyak calon haji yang belum mendapat kepastian kapan bisa berangkat ke Tanah Suci.

"Sepertinya tidak kasihan kepada mereka yang harus menunggu lama. Di Solo saja, ada yang sudah menunggu 8 tahun," ujar pria yang enggan disebutkan jati dirinya itu, kemarin. Dia sendiri mengaku sudah antre selama 3 tahun untuk berangkat menunaikan ibadah haji.

Menteri Suryadharma, sebagai amirul hajj pada tahun ini, membawa 35 orang dalam rombongannya ke Arab Saudi. Rombongan tersebut terdiri atas istri, anak, menantu, adik, ajudan, kolega partai, serta sejumlah kerabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

Irlinda Armarisa, calon haji lainnya yang harus menunggu 10 tahun, menilai hal itu kurang adil. Menurut dia, meskipun berhak, seharusnya Menteri bisa memperhatikan asas keadilan. "Saya melihatnya kepada tanggung jawab moral saja," ujar calon haji dari Cipinang, Jakarta Timur, ini.

Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kurdi Mustofa, menduga 35 orang yang ikut rombongan Menteri Agama menggunakan kuota sisa. Dia menjelaskan, kuota itu batal digunakan para calon haji karena meninggal dunia, sakit, maupun melahirkan. "Kuota itu seharusnya didistribusikan Kementerian Agama ke sejumlah daerah," ujar Kurdi, kemarin. Namun, menurut dia, malah ada sebagian yang disimpan Kementerian untuk digunakan sendiri.

Kurdi membandingkannya dengan rombongan haji saat Menteri Agama dijabat Maftuh Basyuni pada 2008. Kurdi sempat ikut rombongan Menteri Maftuh saat itu. Namun, hanya empat orang yang ikut, yakni dirinya, seorang penerjemah, sang Menteri, dan istri.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Mochammad Romahurmuziy, mengatakan rombongan haji Menteri Suryadharma tidak menggunakan anggaran negara. "Fitnah bahwa rombongan itu dibiayai negara," kata dia, kemarin.

Selain pegawai Kementerian Agama dan tim Suryadharma, menurut Romahurmuziy, anggota lainnya dalam rombongan itu berangkat haji sebagai calon haji khusus (ONH Plus) melalui agen perjalanan swasta dengan dana sendiri.

ISTMAN MP | ISMA SAVITRI | ADITYA BUDIMAN | SUBKHAN | SUKM

Dirut RNI siap Ungkap Anggota DPR Peminta Upeti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro mengatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya soal adanya permintaan upeti dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada dirinya ketika baru dilantik menjadi pejabat badan usaha milik negara. "Saya akan beberkan agar tidak jadi fitnah," kata Ismed, Jumat, 26 Oktober 2012.

Pernyataan Ismed memang memicu polemik. Politikus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai Ismed justru pernah memeras anggota DPR. "Serangan balik macam itu sangat arogan," kata Ismed keras. Menurut dia, permintaan upeti dari anggota DPR kepada BUMN adalah rahasia umum. "Buktinya, banyak anggota DPR diadili," katanya.

Sebelumnya, Ismed mengaku pernah dimintai upeti oleh anggota DPR. Permintaan itu disampaikan lewat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT RNI. "Katanya, itu sudah turun-temurun," kata Ismed.

Perseteruan antara Ismed dan DPR ini adalah lanjutan dari konflik antara bos BUMN Dahlan Iskan dan parlemen. Dahlan disoroti karena berterima kasih kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengirim edaran Nomor SE-542/Seskab/IX/2012. Surat itu berjudul "Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong."

ANANDA PUTRI

Gayus Lumbuun: Saya Sengaja Disudutkan

TEMPO.CO, Jakarta - Hakim Agung Gayus Lumbuun mengaku mendapat kesan bahwa dirinya selalu disudutkan sejak bekerja di Mahkamah Agung. Dua pejabat yang selalu memojokkan dia, kata mantan politikus PDIP ini, adalah Ketua Muda Pidana Khusus MA Djoko Sarwoko dan Sekretaris MA Nurhadi.

"Mereka bekerja sama menyudutkan saya," kata Gayus ketika dihubungi Jumat, 26 Oktober 2012. Djoko, menurut Gayus, juga mendukung semua langkah Nurhadi. Sampai-sampai Nurhadi berani mengancam akan melabrak dirinya.

Gayus prihatin dengan tindakan dua pejabat Mahkamah Agung itu. "Mereka bisa membawa MA menjadi lembaga peradilan yang bisa dikendalikan kaum pengusaha," katanya.

Gayus membantah dirinya mengincar posisi Djoko Sarwoko sebagai Ketua Muda Pidana Khusus. Djoko memang akan pensiun akhir tahun ini. "Itu tuduhan sesat," katanya.

TRI SUHARMAN

Naskah Sumpah Pemuda Tak Orisinal?

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan JJ Rizal mengatakan Sumpah Pemuda merupakan bentuk kepalsuan yang dibuat oleh Presiden Sukarno. Tujuannya untuk menangkal upaya-upaya yang memecah belah bangsa. "Sumpah pemuda itu produk tahun 1950-an," kata Rizal dalam diskusi "Sumpah Pemuda, Sumpah Serpah" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 27 Oktober 2012.

Menurut Rizal, isi teks pasca-1950 berbeda dengan aslinya. Menurut surat kabar harian Sinpo, bunyi aslinya adalah sebagai berikut:
1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertanah air Indonesia.
2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa Indonesia.
3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa, bahasa Indonesia.

"Jadi teks yang sekarang itu merupakan produk masa depan, terutama kata-kata ''satu'' yang ada di tiap poin Sumpah Pemuda itu. Ini kepalsuan sejarah," ujar Rizal. Ia juga mengatakan sebenarnya naskah itu bukan sumpah, tetapi deklarasi sebuah kongres pemuda. Agar terlihat sakral, kata Rizal, Sukarno menggantinya menjadi "Sumpah Pemuda".

Sebelum tahun 1950-an, menurut Rizal, tanggal 28 Oktober adalah perayaan untuk mengenang lagu Indonesia Raya ketika pertama kali dikumandangkan. Situasi demokrasi liberal yang memecah belah membuat Sukarno menjadikan tanggal itu sebagai momen memotivasi persatuan bangsa, terutama pemuda.

Apa pun sejarahnya, aktivis buruh dan perempuan Dita Indah Sari mengatakan Sumpah Pemuda merupakan penghargaan sebuah pluralisme bangsa. "Koran yang memuatnya merupakan koran etnis Tionghoa, gedung untuk kongres milik orang Katolik," ucap Dita.

Selain itu, momen sumpah pemuda merupakan upaya menolak sentimen kolonialisme yang bersuku-suku dan berstrata sosial. Generasi muda Indonesia, kata Dita, sudah semestinya bercermin pada peristiwa 28 Oktober 1928 ini. Misalnya, peristiwa penggulingan kekuasaan pada tahun 1998, juga erat kaitannya dengan Sumpah Pemuda.

"Pada tahun 1998 itu semangatnya hampir sama dengan 1928. Untuk merebut kekuasaan dari kaum tua," ujar Dita. Semangat 1998 melepaskan diri dari penjajahan dan memperjuangkan pluralisme pemikiran dan pendapat.

SUNDARI

Alasan Alfred Simanjuntak Dahulukan Pemudi

TEMPO.CO, Jakarta -Nama Alfred Simajuntak terukir karena menciptakan lagu Bangun Pemudi Pemuda yang dinyanyikan setiap menyambut Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober. Ditemui di kediamannya di Bintaro, Tangerang, dua pekan lalu, Alfred yang usianya 92 tahun ini kerap menyanyikan beberapa lagu hingga tuntas.

Di awal pertemuan, Alfred melantunkan lagu Bengawan Solo dan dilanjukan Dago Inang Sarge, lalu meluncur lantunan lagu Hai Ibu Terkasih dari mulutnya. Ketika Tempo salah menyebut judul Bangun Pemuda Pemudi, Alfred langsung meralat. “Pemudi lebih dulu, di mana-mana pemudi di utamakan, pemuda nomor dua. Jadi jangan pernah menganggap pemuda paling hebat,paling pintar. Di seluruh dunia begitu pemudi diutamakan. Bahasa Inggris ladies and gentlemen... (Alfred mengucapkan dengan beberapa bahasa Jerman, Belanda dan Jepang),” kata pria kelahiran Tapanuli Utara, 20 September 1920.

Pria ini memang menguasai enam bahasa, yakni Jerman, Inggris, Belanda, Batak, Jepang dan Jawa. Alfred menceritakan bagaimana ia mendapatkan inspirasi lagu Bangun Pemudi Pemuda. Saat itu Alfred muda masih berusia 23 tahun dan menjadi guru di Sekolah Rakyat di Semarang. Menurutnya ketika mandi tiba-tiba dia mendapatkan nada sebuah lagu.

“Tiba-tiba lahir lagu itu..dam..dam.dam…daaammm…jadi saya dapat nadanya dulu baru liriknya,” kata Alfred yang kini lebih banyak melakukan pelayanan di gereja. “Lagunya saya buat cepat cuma satu malam, besoknya sudah jadi.” (Baca: Di Kamar Mandi, Lagu Bangun Pemudi Pemuda Tercipta )

Alfred mengaku, lirik awal lagu tersebut bukan menceritakan soal patrotisme untuk para pemuda saat itu. “Sekolah Rakyat Sempurna Indonesia, gergaji tiga tempatnya sungguh indahlah…anak segala bangsa di Indonesia menjadi bersaudara rukun semua…,” Alfred melantunkan lagu itu hingga selesai, dan dia masih hafal liriknya. (Baca: Alfred Simajuntak: Lagu itu Mengobarkan Semangat).

“Saya harus bikin lagu untuk sekolah. Waktu itu di semarang, sekolah guru. Tiba-tiba lahir lagu itu. Di sana ada enam kelas, saya diminta bikin lagu Sekolah rakyat Sempurna Indonesia. Lalu diubah ke…bangun pemudi pemuda Indonesia..tangan bajumu singsingkan untuk negara..masa yang akan datang kewajibanmulah..menjadi tanggunganmu terhadap nusa..,” Alfred menyanyikan kembali lagu Bangun Pemudi Pemuda. “Bait kedua saya sudah lupa,” katanya.

Menurut Alfred, perubahan lirik dari sekolah rakyat menjadi lagu kebangsaan, bukan permintaan dari pemerintah. “Tadinya lagu itu lagu sekolah, tapi saya angkat ke lagu nasional. Kata-kata itu saya dapat sendiri, bukan karena permintaan dari pemerintah,” ujarnya.

Meski lagunya dinyanyikan setiap tahun sejak 1945 hingga sekarang, Alfred mengaku tidak pernah mendapatkan bayaran dari pemerintah. “Enggak pernah dapat royalty dari pemerintah sejak dulu sampai sekarang, Hanya dari penerbit yang terbitkan lagu-lagu saya. Mungkin pemerintah tidak kenal siapa saya,” kata Alfred.

ALIA FATHIYAH

Keponakan Miranda Goeltom Gedor Penjara KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Reza, keponakan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom, Jumat, 26 Oktober 2012, naik pitam di depan penjara Komisi Pemberantasan Korupsi. Sambil mengisap rokok, dia menggedor-gedor pintu tahanan yang memenjarakan tantenya yang terlibat kasus suap itu.

"Saya sudah lama menunggu," ia berkali-kali berteriak. Reza dan sanak keluarga Miranda memang sudah agak lama belum mendapat giliran membesuk perempuan bekas penguasa Bank Sentral ini.

Petugas tahanan KPK kemudian menjelaskan bahwa ruang tahanan KPK hanya bisa dikunjungi lima penjenguk setiap kali masa besuk. Untuk memberi giliran semua orang, para pembesuk hanya diizinkan berada 5 menit di dalam ruang tahanan. "Aturannya begitu, Bapak harus sabar," kata si petugas dengan tenang.

Reza masih sempat mencoba berdebat, sampai beberapa orang pembesuk sebelumnya keluar. Karena sudah ada jatah kosong, Reza pun dipersilakan masuk.

Setiap hari, setiap tahanan KPK hanya memperoleh dua jam waktu besuk, sejak pukul 9 pagi. Selain Miranda, KPK juga sedang menahan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi, Kartini Marpaung. Selain itu, ada juga konglomerat Hartati Murdaya.

PRIHANDOKO

JK dan Jokowi Dampingi Presiden SBY di Istiqlal

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kedua kiri), Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri), dan wakil mentri agama Nasaruddin Umar (kanan), melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (26/10). TEMPO/Tony Hartawan

Tersangka Simulator SIM Bisa Hilangkan Bukti

TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus berhati-hati ketika dua tersangka Komisaris Besar Teddy Rusmawan dan Komisaris Legimo dibebaskan. Alasannya, dua orang tersebut bisa saja melarikan diri atau menghilangkan barang bukti kasus pengadaan alat simulator SIM.

"Ini akibat kasus yang tumpang tindih, merugikan efektivitas penyidikan," kata Yenti ketika dihubungi, Kamis, 25 Oktober 2012. Menurut ia, Teddy dan Legimo masih belum diketahui keterlibatannya. Untuk itulah, KPK harus kerja keras dan cepat mencari keterkaitan dua polisi ini sebelum menghilangkan barang bukti.

Sebelumnya, Kepolisian RI menyatakan tidak lagi mengusut kasus dugaan korupsi simulator alat uji surat izin mengemudi. Kelima terangka diserahkan ke KPK. Kelima itu adalah pejabat pembuat komitmen Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Komisaris Legimo, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang.

Sedangkan KPK hanya menetapkan empat orang yakni Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang. Dua tersangka akan dibebaskan karena habis masa tahanannya, 31 Oktober 2012.

"Kalau masa tahanannya sudah habis, memang harus dibebaskan," ucap Yenti. Namun risiko pembebasan tahanan, ujar Yenti ada tiga yakni melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan melakukan kejahatan lagi. Yenti berharap dua orang perwira polisi ini benar-benar tidak bersalah sehingga tidak berimbas pada penguakan kasus dugaan korupsi simulator SIM.

SUNDARI

Cicak vs Buaya Memanas Lagi, Kini Polri Gugat KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Korps Lalu Lintas Markas Besar Polri menggugat perdata Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terkait dengan penggeledahan kasus suap simulator ujian surat izin mengemudi, di kantor Korps Lantas, akhir Juli lalu.

"Kami melakukan tindakan hukum dengan meminta pengacara mendaftarkan ke pengadilan," kata Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Puji Hartanto, usai salat Idul Adha di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jumat, 26 Oktober 2012.

Puji menjelaskan, Korlantas menggugat KPK karena hingga kini lembaga antirasuah itu tidak memberi kepastian nasib dokumen yang disita dalam penggeledahan. Menurut Puji, sebagian dari dokumen yang disita KPK tidak terkait dengan kasus suap simulator.

Korlantas, kata Puji, sebelumnya sudah mengirim surat ke KPK yang intinya meminta agar dokumen yang tidak terkait dengan kasus simulator dikembalikan. Dokumen-dokumen itu terkait dengan proses pengadaan yang belum dilakukan Korlantas tahun ini. Menurut Puji, karena disita KPK, proses pengerjaan proyek akhirnya terganggu.

Surat itu direspons KPK. Mereka meminta Mabes agar mengirimkan perincian dokumen yang dinilai tak terkait dengan kasus simulator. Oleh Mabes, permintaan KPK ditanggapi dengan mengirim daftar dokumen yang dimaksud. Namun, hingga kini, surat terakhir yang ditandatangani Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo itu belum berbalas.

Sikap tak acuh KPK inilah yang dinilai Mabes mengganggu kinerja lembaganya. Apalagi surat sudah dikirim lebih dari sebulan lalu. Korlantas, menurut Puji, juga tak mempermasalahkan jika KPK menilai semua dokumen terkait dengan kasus simulator SIM. Namun, menurutnya, hal itu harus dijelaskan KPK.

"Padahal KPK tinggal bilang saja, "Hei polisi, sabar dong!". Nah, itu kan sebenarnya gampang. Ringan saja. Tapi, surat kami belum dibalas, makanya kami melakukan upaya hukum dengan gugatan perdata," ujar Puji.

Gugatan Korlantas ke KPK didaftarkan pengacara Hotma Sitompul, Juniver Girsang, dan Tommy Sihotang, ke PN Jaksel, kemarin. Mereka menuntut ganti rugi material sebesar Rp 425 miliar dan nonmaterial Rp 6 miliar, karena KPK dianggap telah melakukan pelanggaran dalam proses penggeledahan.

ISMA SAVITRI