TEMPO.CO, Jakarta
- Tindakan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak sejumlah kerabatnya
beribadah haji mengundang reaksi dari sejumlah calon haji yang hingga
kini masih menunggu kepastian keberangkatan. Salah satunya, calon haji
asal Baturan, Karanganyar, Jawa Tengah, sebut saja namanya Sandy, 68
tahun.
Pria ini menilai Menteri Suryadharma tidak memiliki empati. Soalnya, kata dia, Menteri Agama dengan mudah menggunakan uang negara mengajak kerabatnya untuk beribadah haji, sementara banyak calon haji yang belum mendapat kepastian kapan bisa berangkat ke Tanah Suci.
"Sepertinya tidak kasihan kepada mereka yang harus menunggu lama. Di Solo saja, ada yang sudah menunggu 8 tahun," ujar pria yang enggan disebutkan jati dirinya itu, kemarin. Dia sendiri mengaku sudah antre selama 3 tahun untuk berangkat menunaikan ibadah haji.
Menteri Suryadharma, sebagai amirul hajj pada tahun ini, membawa 35 orang dalam rombongannya ke Arab Saudi. Rombongan tersebut terdiri atas istri, anak, menantu, adik, ajudan, kolega partai, serta sejumlah kerabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.
Irlinda Armarisa, calon haji lainnya yang harus menunggu 10 tahun, menilai hal itu kurang adil. Menurut dia, meskipun berhak, seharusnya Menteri bisa memperhatikan asas keadilan. "Saya melihatnya kepada tanggung jawab moral saja," ujar calon haji dari Cipinang, Jakarta Timur, ini.
Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kurdi Mustofa, menduga 35 orang yang ikut rombongan Menteri Agama menggunakan kuota sisa. Dia menjelaskan, kuota itu batal digunakan para calon haji karena meninggal dunia, sakit, maupun melahirkan. "Kuota itu seharusnya didistribusikan Kementerian Agama ke sejumlah daerah," ujar Kurdi, kemarin. Namun, menurut dia, malah ada sebagian yang disimpan Kementerian untuk digunakan sendiri.
Kurdi membandingkannya dengan rombongan haji saat Menteri Agama dijabat Maftuh Basyuni pada 2008. Kurdi sempat ikut rombongan Menteri Maftuh saat itu. Namun, hanya empat orang yang ikut, yakni dirinya, seorang penerjemah, sang Menteri, dan istri.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Mochammad Romahurmuziy, mengatakan rombongan haji Menteri Suryadharma tidak menggunakan anggaran negara. "Fitnah bahwa rombongan itu dibiayai negara," kata dia, kemarin.
Selain pegawai Kementerian Agama dan tim Suryadharma, menurut Romahurmuziy, anggota lainnya dalam rombongan itu berangkat haji sebagai calon haji khusus (ONH Plus) melalui agen perjalanan swasta dengan dana sendiri.
ISTMAN MP | ISMA SAVITRI | ADITYA BUDIMAN | SUBKHAN | SUKM
Pria ini menilai Menteri Suryadharma tidak memiliki empati. Soalnya, kata dia, Menteri Agama dengan mudah menggunakan uang negara mengajak kerabatnya untuk beribadah haji, sementara banyak calon haji yang belum mendapat kepastian kapan bisa berangkat ke Tanah Suci.
"Sepertinya tidak kasihan kepada mereka yang harus menunggu lama. Di Solo saja, ada yang sudah menunggu 8 tahun," ujar pria yang enggan disebutkan jati dirinya itu, kemarin. Dia sendiri mengaku sudah antre selama 3 tahun untuk berangkat menunaikan ibadah haji.
Menteri Suryadharma, sebagai amirul hajj pada tahun ini, membawa 35 orang dalam rombongannya ke Arab Saudi. Rombongan tersebut terdiri atas istri, anak, menantu, adik, ajudan, kolega partai, serta sejumlah kerabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.
Irlinda Armarisa, calon haji lainnya yang harus menunggu 10 tahun, menilai hal itu kurang adil. Menurut dia, meskipun berhak, seharusnya Menteri bisa memperhatikan asas keadilan. "Saya melihatnya kepada tanggung jawab moral saja," ujar calon haji dari Cipinang, Jakarta Timur, ini.
Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kurdi Mustofa, menduga 35 orang yang ikut rombongan Menteri Agama menggunakan kuota sisa. Dia menjelaskan, kuota itu batal digunakan para calon haji karena meninggal dunia, sakit, maupun melahirkan. "Kuota itu seharusnya didistribusikan Kementerian Agama ke sejumlah daerah," ujar Kurdi, kemarin. Namun, menurut dia, malah ada sebagian yang disimpan Kementerian untuk digunakan sendiri.
Kurdi membandingkannya dengan rombongan haji saat Menteri Agama dijabat Maftuh Basyuni pada 2008. Kurdi sempat ikut rombongan Menteri Maftuh saat itu. Namun, hanya empat orang yang ikut, yakni dirinya, seorang penerjemah, sang Menteri, dan istri.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Mochammad Romahurmuziy, mengatakan rombongan haji Menteri Suryadharma tidak menggunakan anggaran negara. "Fitnah bahwa rombongan itu dibiayai negara," kata dia, kemarin.
Selain pegawai Kementerian Agama dan tim Suryadharma, menurut Romahurmuziy, anggota lainnya dalam rombongan itu berangkat haji sebagai calon haji khusus (ONH Plus) melalui agen perjalanan swasta dengan dana sendiri.
ISTMAN MP | ISMA SAVITRI | ADITYA BUDIMAN | SUBKHAN | SUKM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar