Sabtu, 27 Oktober 2012

Dua Minggu Jokowi Memerintah Ibu Kota

JAKARTA--MICOM: Terhitung sudah dua minggu umur pemerintahan Gubernur Joko Widodo semenjak resmi dilantik pada Senin, 15 Oktober 2010.

Beberapa gebrakan sudah dilakukan Jokowi, mulai dari blusukan ke kampung-kampung, berkunjung ke pasar, mengecek rumah susun, hingga sidak ke beberapa kantor pemerintahan.

Sehari setelah pelantikan, hari pertama kerja dipergunakan Jokowi mengunjungi Kelurahan Pademangan Timur. Di sana ia berdialog dengan warga yang tinggal di pinggiran rel serta memantau Kali Pademangan Timur.

Kegiatan terjun langsung ke lapangan ia lanjutkan dengan mendatangi warga bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri, mengecek keberadaan rumah susun Marunda, serta mendengar keluhan pedagang di Pasar Senen.

Dari sekian kunjungan lapangan yang telah dilakukan Jokowi, beberapa tindakan telah diambil untuk menjawab permasalahan yang ia temui. Dan beberapa hal juga yang masih dalam tahap kajian dan diskusi dengan masyarakat.

Jokowi telah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Ery Basworo untuk melakukan pembersihan Kali Pademangan. Di Bukit Duri, ia berencana membangun kampung susun bagi warga yang tinggal di bantaran kali.

Sukarjono, 42, warga Kelurahan Pademangan Timur, mengaku telah merasakan hasil dari kunjungan Jokowi kemarin. "Sekitar seminggu, ada petugas dari PU membersihkan kali. Lumayan banyak juga sampah yang diangkat," ungkap pria asli Jakarta yang rumahnya berada persis di pinggiran kali itu kepada Media Indonesia.

Namun, ungkapnya lagi, kebijakan pembersihan kali belum bisa dinikmati sepenuhnya mengingat kali itu kembali dipenuhi sampah setelah pembersihan dilakukan.

Bagi Jono, panggilan akrabnya, pembersihan kali harus diikuti dengan kontrol lapangan yang tegas dari pihak kelurahan melalui jajarannya. Pasalnya, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke kali.

Di tempat berbeda, warga Bukit Duri yang tinggal di Pinggiran Kali Ciliwung mengaku telah berdialog dengan Jokowi guna merespon rencana pemerintah melakukan pelebaran Kali Ciliwung.

"Warga sini melalui diskusi kamarin di Sanggar Ciliwung katanya mau dibuatkan Kampung Deret di pinggir kali. Itu usulan kami juga sebenarnya," ungkap D Mulyadi, salah seorang warga setempat.

Namun ungkapnya, ini baru dalam tahap pendekatan dan belum ada pembicaraan mengenai pembebasan lahan.

Mulyadi dan warga lainnya yang tinggal di pinggiran kali mengaku hanya mau pindah jika pemerintah terlebih dahulu melakukan pembebasan atas lahan dan bangunan yang mereka miliki.

"Membangun itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Lalu kami mau tinggal di mana? Warga juga enggak mau kalau harus dipindahkan ke rumah susun," ujarnya.

Ada empat rukun warga (RW) di Kelurahan Bukit Duri yaitu Rw 01, 10, 11, dan 12. Mereka semua meminta pemerintah melakukan relokasi secara baik dan bijak, bukan menggusur.

Kerja selama dua minggu yang dilakukan Jokowi didukung oleh anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, meyatakan akan selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur Joko Widodo.

"Selama itu untuk kesejahteraan rakyat, kami di DPRD akan selalu mendukung. Kalau ada perbedaan pendapat tentu kami akan diskusikan juga," ungkapnya.

Ia yang berasal dari Fraksi PKS dan menjadi lawan politik saat pemilihan gubernur mengaku tidak terlalu mempersoalkan anggapan keberhasilan Jokowi nanti akan menenggelamkan popularitas partainya.

"Kita tidak perlu takut seperti itu. Kita bersama-sama dengan Pak Gubernur bekerja bagi masyarakat, membangun Jakarta," tukasnya.

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) AA GN Ari Dwipayana menyatakan Jokowi harus konsisten dengan gaya yang diusungnya sekarang kalau ingin tetap mendapat dukungan dari rakyat. Dukungan rakyat, kata Ari, akan membantu Jokowi dalam berhadapan dengan DPRD.

"Saya kira Jokowi harus konsisten dengan style yang sekarang diusung. Jadi menurut saya enggak perlu diubah ya, cara mengakarkan diri dengan rakyat, lebih menata birokrasi pemeritahan. Saya kira itu diteruskan saja karena itu akan pasti memperkuat dukungan politiknya."

Walaupun secara mayoritas DPRD DKI Jakarta dikuasai oleh parta-partai yang pada masa Pilkada belum tentu mendukung Jokowi, namun karena lebih banyak mendapat dukungan dari masyaraka Ari menilai hal itu menjadi modal sangat berpengaruh.

"Dengan kebijakan populisnya, Jokowi akan lebih mendapat dukungan dari rakyat secara langsung. Itu jauh akan membangun opini yang kuat," jelasnya.

"Itu akan memperkuat pressure dia terhadap DPRD," imbuhnya. (*/OL-9)

Tidak ada komentar: