Ketua PWI : Hal Seperti Itu Tidak Perlu Terjadi

BANGKINANG-Insiden perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh salah seorang oknum PNS yang menempati posisi Kepala Sub Bagian (Kasubag) di Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kampar mendapatkan reaksi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Kampar.

" Kita sangat menyesalkan, jika memang itu terjadi. Hal seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi, namun dalam hal ini tentunya kita mencari apa sebenarnya yang terjai," kata Ketua PWI Perwakilan Kabupaten Kampar Mawardi Zakaria yang dimintai komentar lewat telepon genggamnya, Selasa (12/06/2012) malam.

Kata Mawardi, ia sudah mendengar cerita langsung dari Khairuddin Domo terkait insiden yang dialami anggotanya. Dan dari pejabat tersebut belum ada, hingga saat ini belum dapat bertemu dengan pejabat tersebut.

" Kita baru dengar cerita dari salah satu pihak saja, dan untuk itu kita harus juga mendengarkan dari dari pihak satunya lagi. Seperti apa kejadian yang sebenarnya," ujarnya. 

Menurut Ketua PWI, ia sudah mencoba menghubungi pejabat tersebut, namun belum bisa ketemu." Besok, kita akan menemui beliau untuk mendengar langsung bagaimana kejadiannya," sebutnya.

" Kalau memang benar terjadi, kita sangat menyayangkan hal itu," kesalnya.

Ia mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari pejabat yang bersangkutan, sekaligus kepada instansi Hubungan Masyarakat tersebut. Sebab, kata dia, pihaknya masih mendengar keterangan sepihak dari Khairuddin saja.

" Saya juga berharap persoalan itu secepatnya bisa diselesaikan," tegasnya.

Oknum PNS Humas Setda Kampar Larang Wartawan Buat Berita

+Khairuddin : Kalau Terbitkan Berhadapan Dengan Saya
BANGKINANG-Pelecehan terhadap profesi wartawan kembali terjadi, kali ini dialami oleh salah seorang wartawan media harian terbitan Pekanbaru, Riau H Khairuddin Domo. Dirinya merasa mendapat tindakan dan perlakuan yang kurang pantas dilakukan oleh seorang oknum pejabat di Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kampar, Senin (11/06/2012) siang, kemarin, di ruang kerja Kasubag, Komplek Kantor Bupati Kampar, di Bangkinang.

Diungkapkan pria yang akrab disapa Domo, Selasa (12/06/2012) sore, saat dikonfirmasi wartawan, di Bangkinang. Katanya, bahwa kejadian itu bermula seusai rapat tertutup di yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar H Azwan, bertempat di Aula Rapat, Lantai III, Kantor Bupati Kampar. Adapun agenda rapat tersebut yakni mengenai rapat monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Kampar.

" Saya tidak menerobos masuk ke dalam pertemuan tersebut atas penetapan bentuk rapat tersebut. Seusai rapat, saya bertemu seorang Kasubag Humas, di Kantor Bagian Humas," ungkapnya.

Di sebuah ruangan, ia berjumpa dengan Kasubag yang kebetulan sedang santap siang. Kemudian, oknum pejabat di Humas itu menawarkan makan. Namun, tawaran itu ditolak karena ditangannya sudah sudah ada makanan.

Masih di dalam ruangan itu, lanjut Khairuddin, pejabat Humas tersebut mendadak melontarkan kata-kata bernuansa tekanan kepada dirinya.

" Itu rapat tertutup. Jangan kau beritakan rapat itu. Kalau kau beritakan, hadapi saya," kata Khairuddin menirukan perkataan pejabat tersebut kepadanya dalam ruangan tersebut.

Kemudian pejabat Kasubag Humas mengeluarkan kata-kata lagi kepadanya, setelah dirinya mengatakan sudah ada kemajuan karena waktu itu ada bell panggilan yang berbunyi diruang tersebut. Lalu tiba-tiba saja pejabat itu mennyeletuk. " Ini kantor Humas. Kau pikir kantor preman ini," tambahnya seperti diucapkan pejabat bersangkutan.

Untungnya, Khairuddin tidak terlalu menanggapi ucapan tak enak didengar itu. Dia hanya bisa terdiam dan kaget. Tak berapa lama, dia pun keluar dan meninggalkan ruangan tersebut. Ia mengaku sakit hati dan tidak terima diperlakukan seperti itu.

Komisi II Dukung Pemda Untuk Kemajuan Bidang Pendidikan

SALO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar selalu memberikan support terhadap program-program dunia pendidikan. Sebagai tugas dewan perwakilan yakni Controlling, Budgetting dan legislasi.

" Setiap dalam penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu memberikan dukungan dan masukan guna memajukan dunia pendidikan," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kampar H Indra Gamal saat memberikan sambutan dalam acara perpisahaan Sekolah Dasar 001 Salo, Selasa (12/06/2012) pagi.

Indra Gamal menyebutkan, bahwa DPRD dalam alat kelengkapan kerjanya. Komisi II yang mengurusi salah satu bidang pendidikan sepakat tidak mengotak-atik dalam penganggaran pendidikan yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

" Kami dan para anggota di komisi II sepakat tidak akan melakukan pengapusan atau pengurangan terhadap anggaran pendidikan yang diajukan oleh SKPD terkait. malahan, apa bila ada program-progaran yang dianggap dapat memajukan dunia pendidikan kami akan memberikan support," sebut Indra.    

Kemudian, ia juga menyampaikan beberapa program kerja Komisi II kedepan akan melakukan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah yang ada diwilayah kabupaten Kampar. Dalam kunjungan itu nantinya, Komisi II akan melihat dari dekat sekolah-sekolah yang akan berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)         

Pada kesempatan tersebut Kepala Sekolah Dasar 001 Salo, Tahardi, menyampaikan bahwa SD 001 Salo, telah mendapat prediket sekolah RSBI sejak tahun 2007. Dan telah mendapatkan bantuan-bantuan program-program peningkatan pendikan dari berbagai sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN (pusat).

" Harapan saya kepada pemda dan dukungan dari DPRD yakni untuk menaikan status prediket sekolahnya dari RSBI ke SBI," imbuhnya.

Hadir pada kesempatan itu Camat Salo H Mulatua, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) Kabupaten Kampar yang diwakili Kepala Bidang Pengawasan Wir Mega dan para wali murid.

Pastikan Siswa Miskin Dan Penyebaran Guru

+Komisi II Panggil Kadisdikpora Dan BKD Kampar
BANGKINANG-Oknum di bawah payung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) dituduh bertindak otoriter dalam pendistribusian guru di Kabupaten Kampar. Itu pula menjadi penyebab distribusi tenaga pengajar yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tidak merata.

Gambaran dunia pendidikan itu mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kampar. Disdikpora dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kampar dipanggil untuk dimintai penjelasannya dalam forum dengar pendapat yang digelar di gedung DPRD Kampar, Senin (11/6) siang.

Hadir pada dengar pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Indra Gamal itu di antaranya, Koordinator Komisi II selaku Wakil Ketua DPRD Syahrul Aidi dan beberapa anggota komisi lainnya. Dengar pendapat juga dihadiri oleh Kepala Disdikpora Jawahir dan perwakilan dari BKD Kampar. 

Anggota Komisi II Sunardi mengungkapkan, dirinya sering mendapat laporan dari pihak sekolah dan UPTD Disdikpora Kampar dalam penempatan guru. Menurut dia, tindak tanduk oknum Disdikpora itu terjadi pada kebanyakan sekolah, khususnya Tapung Hulu dan Gunung Sahilan. Akibatnya, keberadaan guru PNS di sekolah yang terletak di daerah pelosok ada ditermukan nihil.

"Sekolah dan UPTD ditekan agar tidak mempermasalahkan mutasi guru. UPTD tidak bisa berbuat apa-apa, padahal alasan pemerataan sudah dijelaskan. Bahkan, pihak sekolah tidak tahu kalau gurunya sudah dipindahkan," ujar politisi Partai Demokrat ini dalam forum.

Sunardi mengatakan, akibat perilaku "orang dalam" Disdikpora itu menyebabkan ada sekolah negeri hanya memiliki seorang guru PNS. Sementara di daerah sekitar Ibu Kabupaten, jumlah guru PNS ditemukan berlebih.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II Ramadhan menyoroti khusus distribusi guru agama. Menurutnya, data yang diperoleh dari sejumlah sekolah, terungkap bahwa keberadaan guru agama sangat minim di daerah pelosok. "Ini harus jadi perhatian kita bersama," katanya. 

Kemudian, Wilson Siregar, politisi dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), meminta Disdikpora juga memperhatikan penyebaran guru agama bagi Non-Muslim. Menurutnya, ada dalam satu sekolah terdiri dari lebih dari 15-20 murid Nasrani, namun tanpa penempatan guru agama.

Menanggapi hal itu, Kepala Disdikpora Jawahir mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan. Meski demikian, ia tidak bisa menjamin kapan hasil pendataan itu. Pasca pendataan, sebut dia, Disdikpora akan menggulirkan distribusi global. "Saya belum bisa pastikan. Memang masih dilakukan pendataan," katanya.

Dengar pendapat kemarin berakhir tanpa kesimpulan. Baik dewan maupun Disdikpora serta BKD Kampar tidak menetapkan sebuah kepastian terkait evaluasi penyebaran guru-guru PNS. Buktinya, forum tak hasilkan rumusan tentang langkah strategis untuk menciptakan distribusi PNS secara merata.

Sebelumnya, Kepala SD Negeri 024 Arindo I di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Katim mengeluh minimnya tenaga pengajar dari PNS. Di sekolahnya hanya ada dua PNS dari 16 tenaga guru. Satu di antara dua PNS, termasuk dirinya sendiri. Penambahan jumlah PNS selalu diajukan ke pihak Disdikpora setiap tahun, namun tidak ada respon.

Lebih mirisnya lagi di SD Negeri 032 Desa Danau Lancang, Tapung Hulu. Di sekolah ini hanya ada satu PNS dari tujuh tenaga pengajar, yakni Kepala Sekolah. Guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun hanya berstatus honor komite dan berpenghasilan Rp. 300.000 per bulan.








32.184 Siswa SD Miskin

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jawahir memaparkan, setidaknya ada 32.184 orang siswa di Kabupaten Kampar, tergolong miskin. Data itu diperoleh dari daftar siswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan pada tahun 2012 ini.

Jumlah sebesar itu masih dari siswa SD saja. Sedangkan untuk jenjang SMP, tercatat siswa kurang mampu sebanyak 3.416 orang. Menurut Jawahir, kepada siswa kurang mampu telah diberikan bantuan siswa miskin Tahap I atau caturwulan pertama. 

Ia menjelaskan, dari 32.184, murid SD yang mendapat kesempatan mendapat bantuan biaya pendidikan tahun ini hanya 11.977 orang. Terdiri dari, bantuan pemerintah pusat jenis Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 6.773 orang. Siswa yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2.978 orang. "Masing-masing mendapat Rp. 360.000 per siswa dari dana pusat ini," katanya. Ditambahkan, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Pemerintah Propinsi Riau sebanyak 2.226 orang.

Selanjutnya, siswa SMP yang mendapat BSM dari Pemerintah Pusat untuk Tahap I berjumlah 2.076 orang. Masing-masing siswa mendapat Rp. 550.000. Kemudian pada Tahap II sebanyak 340 orang dengan jumlah Rp. 275.000 per siswa. Sedangkan bantuan PKH sebanyak 650 orang dengan jumlah Rp. 400.000 per siswa.

Selain itu, lanjut Jawahir, siswa SMP juga BSM penunjang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Propinsi Riau sebanyak 350 orang. Masing-masing siswa berhak atas duit Rp. 400.000.

Bukan itu saja, curahan dana di dunia pendidikan tahun 2012 ini juga disiapkan oleh Pemkab Kampar. Sebanyak 2.134 siswa dari 278 sekolah yakni, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Setiap siswa mendapat Rp. 50.000 per bulan atau Rp. 600.000 setahun. Bantuan itu dinamakan dengan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu.



32.184 orang
Bisa dibayarkan melalui dana pusat : 4532 orang.
Bantuan beasiswa 2

360.000

PKH : 2978 orang.
360 ribu per siswa

Dana dari propinsi : 22
300.000

Dana dari pusat :
Tahap pertama : 2076.
550 ribu

Tahap : 23
275 ribu

PKH : 650 orang
400 ribu

Propinsi
BOS 450 orang
360 orang.

Kades Harus Mampu Sejahterakan Masyarakatnya

KAMPAR KIRI-Wakil Bupati Kampar mengingatkan Kepala Desa (Kades) Sei Serik, Kecamatan Kampar Kiri, harus mampu mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai macam cara mulai dari pembinaan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada namun tetap tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan.

" Di desa Sei Sarik, ini banyak sekali SDA yang belum terkelola dengan baik yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan cara merubah pola pikir dengan memanfaatkan waktu-waktu luang yang tersisa. setelah masyarakat melakukan pekerjaan rutinnya," ujar H Ibrahim Ali usai melantik Nasrul selaku Kades Sei Sarik, Kecamatan Kampar Kiri, bertempat di Halaman SD 014, Desa Sei Sarik, Kecamatan Kampar Kiri. Senin (11/06/2012)

Siapa lagi yang bisa merubah hidup kita, kalau bukan kita sendiri dan tidak ada yang tidak bisa kalau kita betul-betul ingin merubah pendapatan atau perekonomian kita. Tentunya dengan satu syarat yaitu memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menggali potensi SDA, melalui sektor pertanian karena di desa Sei Sarik ini begitu banyak lahan-lahan tidur yang belum tersentuh sama sekali.

Ditegasnya, sebagai kepala Desa harus segera berkoordinasi dengan dinas terkait agar mengetahui dimana letak lahan-lahan yang bisa di olah untuk masyarakat, karena selain hasil perkebunan karet yang menjadi idola masyarakat juga harus bisa menggali potensi SDA lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

" Seorang kades merupakan orang yang terpilih dan dipilih oleh masyarakatnya dengan tujuan mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat, membangun desa, mensejahterakan dan memakmurkan desa dengan segala upaya yang ada dan harus disesuaikan dengan aturan yang ada pula," katanya.

Untuk itu Kades harus mempelajari, mengamalkan dan menjalankan aturan perundangan yang berlaku sehingga nantinya tidak melanggar norma-norma yang ada didalamnya dan segera mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat desa pun tidak melanggarnya apalagi aturan yang menyangkut dengan hukum.

" Kades harus bisa melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan murah karena pemerintahan desa adalah sebagai ujung tombak kepemerintahan di Kabupaten," imbuhnya.

Hal ini sesuai dengan 5 pilar pembangunan Kabupaten Kampar yang di antaranya mengembangkan potensi alam dan potensi masyarakat, untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang dapat menopang kelangsungan hidup masyarakat menuju kehidupan yang layak dan mapan sehingga dapat lebih kokoh menghadapi krisis ekonomi keuangan dan terhindar dari kemiskinan.

Usai melantik Kades Sei Sarik, Wakil Bupati Kampar juga menanam pohon Jabon dalam rangka pelestarian HTR bersama masyarakat desa Sei Sarik.

Hadir pada pelantikan tersebut Camat Kampar Kiri Budi Darmawan, Kassubbag Perangkat Desa Pemerintahaan Desa Setda Kampar Zulhaidi, tokoh agama, tokoh masyarakat, ninik mamak serta masyarakat desa Sei Sarik.