JAKARTA--MICOM: Terhitung sudah dua minggu umur pemerintahan Gubernur Joko Widodo semenjak resmi dilantik pada Senin, 15 Oktober 2010.
Beberapa gebrakan sudah dilakukan Jokowi, mulai dari blusukan ke
kampung-kampung, berkunjung ke pasar, mengecek rumah susun, hingga sidak
ke beberapa kantor pemerintahan.
Sehari setelah pelantikan, hari pertama kerja dipergunakan Jokowi
mengunjungi Kelurahan Pademangan Timur. Di sana ia berdialog dengan
warga yang tinggal di pinggiran rel serta memantau Kali Pademangan
Timur.
Kegiatan terjun langsung ke lapangan ia lanjutkan dengan mendatangi
warga bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri, mengecek keberadaan rumah
susun Marunda, serta mendengar keluhan pedagang di Pasar Senen.
Dari sekian kunjungan lapangan yang telah dilakukan Jokowi, beberapa
tindakan telah diambil untuk menjawab permasalahan yang ia temui. Dan
beberapa hal juga yang masih dalam tahap kajian dan diskusi dengan
masyarakat.
Jokowi telah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI
Jakarta Ery Basworo untuk melakukan pembersihan Kali Pademangan. Di
Bukit Duri, ia berencana membangun kampung susun bagi warga yang tinggal
di bantaran kali.
Sukarjono, 42, warga Kelurahan Pademangan Timur, mengaku telah
merasakan hasil dari kunjungan Jokowi kemarin. "Sekitar seminggu, ada
petugas dari PU membersihkan kali. Lumayan banyak juga sampah yang
diangkat," ungkap pria asli Jakarta yang rumahnya berada persis di
pinggiran kali itu kepada Media Indonesia.
Namun, ungkapnya lagi, kebijakan pembersihan kali belum bisa
dinikmati sepenuhnya mengingat kali itu kembali dipenuhi sampah setelah
pembersihan dilakukan.
Bagi Jono, panggilan akrabnya, pembersihan kali harus diikuti dengan
kontrol lapangan yang tegas dari pihak kelurahan melalui jajarannya.
Pasalnya, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke kali.
Di tempat berbeda, warga Bukit Duri yang tinggal di Pinggiran Kali
Ciliwung mengaku telah berdialog dengan Jokowi guna merespon rencana
pemerintah melakukan pelebaran Kali Ciliwung.
"Warga sini melalui diskusi kamarin di Sanggar Ciliwung katanya mau
dibuatkan Kampung Deret di pinggir kali. Itu usulan kami juga
sebenarnya," ungkap D Mulyadi, salah seorang warga setempat.
Namun ungkapnya, ini baru dalam tahap pendekatan dan belum ada pembicaraan mengenai pembebasan lahan.
Mulyadi dan warga lainnya yang tinggal di pinggiran kali mengaku
hanya mau pindah jika pemerintah terlebih dahulu melakukan pembebasan
atas lahan dan bangunan yang mereka miliki.
"Membangun itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Lalu kami mau
tinggal di mana? Warga juga enggak mau kalau harus dipindahkan ke rumah
susun," ujarnya.
Ada empat rukun warga (RW) di Kelurahan Bukit Duri yaitu Rw 01, 10,
11, dan 12. Mereka semua meminta pemerintah melakukan relokasi secara
baik dan bijak, bukan menggusur.
Kerja selama dua minggu yang dilakukan Jokowi didukung oleh anggota DPRD.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, meyatakan akan selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur Joko Widodo.
"Selama itu untuk kesejahteraan rakyat, kami di DPRD akan selalu
mendukung. Kalau ada perbedaan pendapat tentu kami akan diskusikan
juga," ungkapnya.
Ia yang berasal dari Fraksi PKS dan menjadi lawan politik saat
pemilihan gubernur mengaku tidak terlalu mempersoalkan anggapan
keberhasilan Jokowi nanti akan menenggelamkan popularitas partainya.
"Kita tidak perlu takut seperti itu. Kita bersama-sama dengan Pak
Gubernur bekerja bagi masyarakat, membangun Jakarta," tukasnya.
Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) AA GN Ari
Dwipayana menyatakan Jokowi harus konsisten dengan gaya yang diusungnya
sekarang kalau ingin tetap mendapat dukungan dari rakyat. Dukungan
rakyat, kata Ari, akan membantu Jokowi dalam berhadapan dengan DPRD.
"Saya kira Jokowi harus konsisten dengan style yang sekarang
diusung. Jadi menurut saya enggak perlu diubah ya, cara mengakarkan diri
dengan rakyat, lebih menata birokrasi pemeritahan. Saya kira itu
diteruskan saja karena itu akan pasti memperkuat dukungan politiknya."
Walaupun secara mayoritas DPRD DKI Jakarta dikuasai oleh
parta-partai yang pada masa Pilkada belum tentu mendukung Jokowi, namun
karena lebih banyak mendapat dukungan dari masyaraka Ari menilai hal itu
menjadi modal sangat berpengaruh.
"Dengan kebijakan populisnya, Jokowi akan lebih mendapat dukungan
dari rakyat secara langsung. Itu jauh akan membangun opini yang kuat,"
jelasnya.
"Itu akan memperkuat
pressure dia terhadap DPRD," imbuhnya. (*/OL-9)
Jakarta, kpu.go.id
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan partai politik (parpol) yang
memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta Pemilu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. 
