ANGGOTA DPR sedang kebakaran jenggot. Tuan-tuan di
Senayan geram bukan kepalang lantaran Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Dahlan Iskan mengusik kehormatan mereka.
Baru-baru ini, Dahlan memerintahkan seluruh jajaran BUMN untuk melawan sepak terjang anggota DPR yang menjadikan mereka sebagai sapi perah. Mereka diharuskan berani menolak permintaan upeti yang dilakukan anggota dewan.
Dahlan bukan tanpa dasar menerbitkan perintah itu. Instruksinya kepada jajaran BUMN merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-542/Seskab/IX/2012, perihal pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik kongkalikong anggaran.
Tentu bukan hanya kepada Dahlan surat edaran tertanggal 28 September 2012 tersebut ditujukan. Sekretaris Kabinet Dipo Alam membuatnya untuk seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II. Tujuannya mencegah patgulipat dengan anggota DPR, DPRD, dan rekanan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013.
Bak pepatah tidak ada asap jika tak ada api, surat edaran itu jelas tidak asal diluncurkan. Dahlan jelas tidak sembarangan langsung menginstruksikan jajarannya untuk berani berkonfrontasi dengan anggota dewan yang nakal. BUMN menjadi sapi perahan yang berkuasa sudah lama menjadi rahasia umum.
Bukan cuma kali ini pula Dahlan mengungkap penderitaan BUMN akibat menjadi ajang penguasa mengeruk uang. Pada Juni silam, ia menegaskan 98 dari 140 BUMN terjebak dalam korupsi yang bersifat sistemis. Mereka tiada daya menghadapi pejabat yang berlaku seperti preman.
Buat DPR, langkah Dahlan ibarat silet tajam yang menyayat kehormatan.
Terlebih lagi, Dahlan dua kali mengabaikan undangan mereka untuk klarifikasi hasil audit BPK terkait dengan inefisiensi di PLN yang mencapai Rp37 triliun saat ia memimpin PLN.
DPR pun kompak bersuara, bersatu mengecam Dahlan. Mereka ogah disebut sebagai pengemis berdasi yang menadahkan tangan ke BUMN. Mereka ramai-ramai menampik tudingan menjadi pemeras BUMN.
Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo, misalnya, menyebut langkah Dahlan tak lebih dari pencitraan karena Dahlan mempunyai agenda politik. Ketua DPR Marzuki Alie juga merasa tersinggung. "Kalimat itu seolah-olah saya juga minta uang. Jangan begitu, saya kan anggota DPR," cetusnya, Kamis (25/10).
Kita mengapresiasi ketegasan Dahlan. Perintahnya agar jajaran BUMN berani melawan anggota DPR yang mengutip upeti patut diacungi jempol.
Semestinya, DPR memaknai positif langkah Dahlan. Bukan malah bersikap defensif sok bersih. Bukankah seabrek fakta sudah terpampang bahwa banyak anggota dewan terbelit oleh perkara penyimpangan anggaran negara?
Namun, kita juga perlu mengingatkan agar Dahlan tidak cuma melempar bola panas. Langkahnya akan lebih sempurna jika ia blakblakan membeberkan anggota DPR yang suka pungut duit di perusahaan milik negara.
Kesiapan Dahlan datang ke DPR untuk mengungkap siapa saja wakil rakyat yang gemar meminta upeti kepada BUMN kini dinanti DPR dan publik.
Baru-baru ini, Dahlan memerintahkan seluruh jajaran BUMN untuk melawan sepak terjang anggota DPR yang menjadikan mereka sebagai sapi perah. Mereka diharuskan berani menolak permintaan upeti yang dilakukan anggota dewan.
Dahlan bukan tanpa dasar menerbitkan perintah itu. Instruksinya kepada jajaran BUMN merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-542/Seskab/IX/2012, perihal pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik kongkalikong anggaran.
Tentu bukan hanya kepada Dahlan surat edaran tertanggal 28 September 2012 tersebut ditujukan. Sekretaris Kabinet Dipo Alam membuatnya untuk seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II. Tujuannya mencegah patgulipat dengan anggota DPR, DPRD, dan rekanan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013.
Bak pepatah tidak ada asap jika tak ada api, surat edaran itu jelas tidak asal diluncurkan. Dahlan jelas tidak sembarangan langsung menginstruksikan jajarannya untuk berani berkonfrontasi dengan anggota dewan yang nakal. BUMN menjadi sapi perahan yang berkuasa sudah lama menjadi rahasia umum.
Bukan cuma kali ini pula Dahlan mengungkap penderitaan BUMN akibat menjadi ajang penguasa mengeruk uang. Pada Juni silam, ia menegaskan 98 dari 140 BUMN terjebak dalam korupsi yang bersifat sistemis. Mereka tiada daya menghadapi pejabat yang berlaku seperti preman.
Buat DPR, langkah Dahlan ibarat silet tajam yang menyayat kehormatan.
Terlebih lagi, Dahlan dua kali mengabaikan undangan mereka untuk klarifikasi hasil audit BPK terkait dengan inefisiensi di PLN yang mencapai Rp37 triliun saat ia memimpin PLN.
DPR pun kompak bersuara, bersatu mengecam Dahlan. Mereka ogah disebut sebagai pengemis berdasi yang menadahkan tangan ke BUMN. Mereka ramai-ramai menampik tudingan menjadi pemeras BUMN.
Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo, misalnya, menyebut langkah Dahlan tak lebih dari pencitraan karena Dahlan mempunyai agenda politik. Ketua DPR Marzuki Alie juga merasa tersinggung. "Kalimat itu seolah-olah saya juga minta uang. Jangan begitu, saya kan anggota DPR," cetusnya, Kamis (25/10).
Kita mengapresiasi ketegasan Dahlan. Perintahnya agar jajaran BUMN berani melawan anggota DPR yang mengutip upeti patut diacungi jempol.
Semestinya, DPR memaknai positif langkah Dahlan. Bukan malah bersikap defensif sok bersih. Bukankah seabrek fakta sudah terpampang bahwa banyak anggota dewan terbelit oleh perkara penyimpangan anggaran negara?
Namun, kita juga perlu mengingatkan agar Dahlan tidak cuma melempar bola panas. Langkahnya akan lebih sempurna jika ia blakblakan membeberkan anggota DPR yang suka pungut duit di perusahaan milik negara.
Kesiapan Dahlan datang ke DPR untuk mengungkap siapa saja wakil rakyat yang gemar meminta upeti kepada BUMN kini dinanti DPR dan publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar