BANGKINANG-Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Provinsi Riau H Zulher mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), pada prinsipnya sudah menyetujui penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk sektor perkebunan.
" Tentu sangat diharapkan para petani sektor perkebunan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik. Semoga persoalan pupuk oleh pekebun sudah tidak jadi masalah lagi mulai tahun ini," ujarnya saat dihubungi wartawan dari Bangkinang, Senin (25/06/2012) pagi.
Menurut Zulher, pihak produsen dan distributor juga menyanggupi untuk menutupi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi tersebut.
" Bila pemupukan tanaman dilakukan dengan pola dan cara yang baik dan masanya tepat. Insyaallah, hasil panen juga akan membaik," sebutnya.
Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, kata Zulher, petani diharuskan menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan ke penyalur. RDKK kelompok tani tersebut diketahui oleh penyuluh atau kepala desa.
" Polanya aspirasi itu dari bawah. Datang dari petani sendiri. Petani yang tahu persis kebutuhannya. Untuk itu, ajukan RDKK sesuai kebutuhan," katanya.
Di lain pihak, pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi, sebut Zulher, terus ditingkatkan. Bila ada masyarakat yang menemukan penyimpangan, segera informasikan ke Disbun Riau.
" Bekerjasaa dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), penyaluran pupuk bersubsidi tentu dilakukan dengan maksimal," katanya.
Sesuai dengan Permendagri Nomor 17\M-DAG\PER\6\2011, tanggung jawab KP3 antara lain, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dari Lini I-IV. Pemantauan dan pengawasan tersebut dilaporkan setiap bulan. Selain itu, KP3 juga bertanggungjawab untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan oleh holding, produsen, distributor, dan kios.
" Peran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi tentu sangat diharapkan," harap mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar