+Komisi II Panggil Kadisdikpora Dan BKD Kampar
BANGKINANG-Oknum di bawah payung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
(Disdikpora) dituduh bertindak otoriter dalam pendistribusian guru di
Kabupaten Kampar. Itu pula menjadi penyebab distribusi tenaga pengajar
yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tidak merata.
Gambaran
dunia pendidikan itu mendapat perhatian dari Komisi II DPRD Kampar.
Disdikpora dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kampar dipanggil untuk
dimintai penjelasannya dalam forum dengar pendapat yang digelar di
gedung DPRD Kampar, Senin (11/6) siang.
Hadir pada dengar
pendapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi Indra Gamal itu di antaranya,
Koordinator Komisi II selaku Wakil Ketua DPRD Syahrul Aidi dan beberapa
anggota komisi lainnya. Dengar pendapat juga dihadiri oleh Kepala
Disdikpora Jawahir dan perwakilan dari BKD Kampar.
Anggota
Komisi II Sunardi mengungkapkan, dirinya sering mendapat laporan dari
pihak sekolah dan UPTD Disdikpora Kampar dalam penempatan guru. Menurut
dia, tindak tanduk oknum Disdikpora itu terjadi pada kebanyakan sekolah,
khususnya Tapung Hulu dan Gunung Sahilan. Akibatnya, keberadaan guru
PNS di sekolah yang terletak di daerah pelosok ada ditermukan nihil.
"Sekolah
dan UPTD ditekan agar tidak mempermasalahkan mutasi guru. UPTD tidak
bisa berbuat apa-apa, padahal alasan pemerataan sudah dijelaskan.
Bahkan, pihak sekolah tidak tahu kalau gurunya sudah dipindahkan," ujar
politisi Partai Demokrat ini dalam forum.
Sunardi mengatakan,
akibat perilaku "orang dalam" Disdikpora itu menyebabkan ada sekolah
negeri hanya memiliki seorang guru PNS. Sementara di daerah sekitar Ibu
Kabupaten, jumlah guru PNS ditemukan berlebih.
Sementara itu,
Sekretaris Komisi II Ramadhan menyoroti khusus distribusi guru agama.
Menurutnya, data yang diperoleh dari sejumlah sekolah, terungkap bahwa
keberadaan guru agama sangat minim di daerah pelosok. "Ini harus jadi
perhatian kita bersama," katanya.
Kemudian, Wilson Siregar,
politisi dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), meminta Disdikpora juga
memperhatikan penyebaran guru agama bagi Non-Muslim. Menurutnya, ada
dalam satu sekolah terdiri dari lebih dari 15-20 murid Nasrani, namun
tanpa penempatan guru agama.
Menanggapi hal itu, Kepala
Disdikpora Jawahir mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pendataan.
Meski demikian, ia tidak bisa menjamin kapan hasil pendataan itu. Pasca
pendataan, sebut dia, Disdikpora akan menggulirkan distribusi global.
"Saya belum bisa pastikan. Memang masih dilakukan pendataan," katanya.
Dengar
pendapat kemarin berakhir tanpa kesimpulan. Baik dewan maupun
Disdikpora serta BKD Kampar tidak menetapkan sebuah kepastian terkait
evaluasi penyebaran guru-guru PNS. Buktinya, forum tak hasilkan rumusan
tentang langkah strategis untuk menciptakan distribusi PNS secara
merata.
Sebelumnya, Kepala SD Negeri 024 Arindo I di Desa Rimba
Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Katim mengeluh minimnya tenaga pengajar
dari PNS. Di sekolahnya hanya ada dua PNS dari 16 tenaga guru. Satu di
antara dua PNS, termasuk dirinya sendiri. Penambahan jumlah PNS selalu
diajukan ke pihak Disdikpora setiap tahun, namun tidak ada respon.
Lebih
mirisnya lagi di SD Negeri 032 Desa Danau Lancang, Tapung Hulu. Di
sekolah ini hanya ada satu PNS dari tujuh tenaga pengajar, yakni Kepala
Sekolah. Guru yang sudah mengabdi bertahun-tahun hanya berstatus honor
komite dan berpenghasilan Rp. 300.000 per bulan.
32.184 Siswa SD Miskin
Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Jawahir memaparkan, setidaknya
ada 32.184 orang siswa di Kabupaten Kampar, tergolong miskin. Data itu
diperoleh dari daftar siswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan
pada tahun 2012 ini.
Jumlah sebesar itu masih dari siswa SD
saja. Sedangkan untuk jenjang SMP, tercatat siswa kurang mampu sebanyak
3.416 orang. Menurut Jawahir, kepada siswa kurang mampu telah diberikan
bantuan siswa miskin Tahap I atau caturwulan pertama.
Ia
menjelaskan, dari 32.184, murid SD yang mendapat kesempatan mendapat
bantuan biaya pendidikan tahun ini hanya 11.977 orang. Terdiri dari,
bantuan pemerintah pusat jenis Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebanyak 6.773
orang. Siswa yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
sebanyak 2.978 orang. "Masing-masing mendapat Rp. 360.000 per siswa dari
dana pusat ini," katanya. Ditambahkan, Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari
Pemerintah Propinsi Riau sebanyak 2.226 orang.
Selanjutnya,
siswa SMP yang mendapat BSM dari Pemerintah Pusat untuk Tahap I
berjumlah 2.076 orang. Masing-masing siswa mendapat Rp. 550.000.
Kemudian pada Tahap II sebanyak 340 orang dengan jumlah Rp. 275.000 per
siswa. Sedangkan bantuan PKH sebanyak 650 orang dengan jumlah Rp.
400.000 per siswa.
Selain itu, lanjut Jawahir, siswa SMP juga
BSM penunjang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah
Propinsi Riau sebanyak 350 orang. Masing-masing siswa berhak atas duit
Rp. 400.000.
Bukan itu saja, curahan dana di dunia pendidikan
tahun 2012 ini juga disiapkan oleh Pemkab Kampar. Sebanyak 2.134 siswa
dari 278 sekolah yakni, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK. Setiap siswa mendapat
Rp. 50.000 per bulan atau Rp. 600.000 setahun. Bantuan itu dinamakan
dengan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu.
32.184 orang
Bisa dibayarkan melalui dana pusat : 4532 orang.
Bantuan beasiswa 2
360.000
PKH : 2978 orang.
360 ribu per siswa
Dana dari propinsi : 22
300.000
Dana dari pusat :
Tahap pertama : 2076.
550 ribu
Tahap : 23
275 ribu
PKH : 650 orang
400 ribu
Propinsi
BOS 450 orang
360 orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar