MTSN Model Kuok Lolos Nominasi Adiwiyata Nasional

KUOK-Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Model Kuok, Desa Kuok, Kecamatan Kuok dan tiga sekolah lainnya di Kabupaten Kampar dinyatakan lolos nominasi Adiwiyata Nasional oleh tim penilai dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kampar.

Lolos nya MTS Negeri Model Kuok dan SMPN I Kampar Kiri Tengah, SMPN I Bangkinang dan SMAN 3 Tapung ini, berdasarkan hasil keputusan tim penilai Adiwiyata Kabupaten Kampar dari BLH Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Maret 2013 lalu.

Kabid Pemantauan Lingkungan Hidup BLH Kabupaten Kampar Drs Rahmad Junaidi selaku Ketua Tim Penilai, yang didampingi Kasubid Pemantauan Kualitas Lingkungan Idrus S Sos, Sabtu (30/3/2013) kemarin, kepada wartawan mengatakan, terpilihnya empat sekolah tersebut berdasarkan hasil penilaian dan kajian tim dilapangan.

Dimana menurutnya, penilaian tersebut berdasarkan empat indikator pendukung yang harus dimiliki sekolah tersebut, yaitu kebijakan sekolah berbasis lingkungan, kurikulum berbasis lingkungan, partisipatif berbasis lingkungan dan sarana prasarana berbasis lingkungan.

" Ada empat indikator tersebutlah menjadi dasar tim dalam melakukan penilaian dengan melihat dan meninjau langsung ke sekolah yang bersangkutan," ungkap Rahmad.

Ia juga mengatakan dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata ini, dengan cara tulis apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang ditulis.

Tapi yang jelas, dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata ini, kata Rahmad bukan hanya sekedar sekolah terbersih, rindang, indah, nyaman dan aman saja.

" Akan tetapi bagai pihak sekolah sebagai pengambil kebijakan mampu membudayakan hidup bersih dilingkungan sekolah yang berangkutan," ujarnya.

Rahmad berharap, kedepan lebih banyak lagi sekolah di Kabupaten Kampar ini yang mengikuti program Adiwiyata yang diselengarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Pendidikan Nasional ini.

" Apalagi saat ini SMAN I Bangkinang dan SMAN 2 Siak Hulu sudah menuju Adiwiayata Mandiri Nasional, secara otomatis mereka harus membina sekolah lain minimal 10 sekolah untuk mengikuti Adiwiyata Nasional," sebutnya.

Untuk sekolah yang lolos nominasi Adiwiyata Provinsi Riau adalah, SD Negeri Terpadu 006 Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu, SDN 001 Salo Kecamatan Salo, SDN 005 Langgini Kecamatan Bangkinang dan MTSN Kampar Kecamatan Kampar Timur.

Sedangkan yang lolos Adiwiyata Kabupaten Kampar adalah SMAN I Kecamatan Bangkinang, SMPN I Siak Hulu, SMA Plus Pekanbaru, SMAN I Kampar Timur, SMAN Rumbio Jaya, SMA Muhammadiyah Bangkinang, SMKN I Bangkinang, SMPN I Kuok, SMAN I Tapung Hilir, SMAN I XIII Koto Kampar dan MAN Kampar.

Fitra Sebut Petinggi Polri Terima Rp 11,5 Miliar

JAKARTA (Tempo.co) - Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Muhammad Maulana, mengatakan, lembaganya menemukan adanya dana miliaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2010 yang mengalir ke Kepala Polri dan Wakil Kapolri. Dana itu diduga menjadi dana tambahan kegiatan operasi serta kebutuhan rumah tangga kedua pemimpin Polri tersebut.

Maulana berujar, ada dana sebesar Rp 6,9 miliar yang diperoleh dari dana Sistem Administrasi Manunggal untuk Satu Atap dan Jasa Raharja. Dana tersebut habis dipergunakan secara langsung oleh petinggi Polri. Di antaranya, Rp 1,9 miliar untuk kebutuhan rumah tangga Kapolri dan Wakapolri, serta dana open house Kapolri pada Hari Raya Idul Fitri sebesar Rp 264 juta.

Ada juga yang diperuntukkan bagi insentif petinggi Polri, termasuk mantan Kapolri dan Wakapolri, yang mencapai Rp 4,6 miliar. "Seharusnya, dengan pemberlakuan remunerasi dan kenaikan gaji pokok di Kepolisian, tidak ada lagi tambahan dan pengelolaan anggaran di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Maulana dalam konferensi pers di kantornya, Ahad, 31 Maret 2013.

Dia mengatakan, penggunaan anggaran tersebut seharusnya melalui mekanisme pembelanjaan APBN, yaitu menggunakan standar harga serta diprogramkan sebelumnya. Menurut Maulana, sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011, dana penerimaan non-APBN Polri pada 2010 mencapai Rp 188 miliar. Pada tahun berikutnya naik Rp 80 miliar. Penerimaan terbesar berasal dari Dana Pemeliharaan Kesehatan yang diperoleh dari pemotongan gaji Rp 120 miliar dan dana Samsat Rp 113 miliar.

Selain itu, ada lagi dana penerimaan non-APBN yang tidak termasuk dalam kategori PNPB mencapai Rp 97,8 miliar. Dana ini juga dipergunakan secara langsung oleh Kepolisian. Maulana mengatakan, penggunaan dana non-APBN secara off budget atau di luar mekanisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berpotensi disalahgunakan. "Penggunaan dana ini juga tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid," kata Maulana.

Kantor Walikota Palopo Terbakar

Aparat Pemerintah Harus Mampu Berbuat Dan Beri Contoh

BANGKINANG SEBERANG-Wakil Bupati Kampar mengharapkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, aparatur pemerintah harus mampu berbuat dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya.
H Ibrahim Ali SH juga mencontohkan, apabila masyarakat berbelanja di daerah sendiri, sehingga roda perekonomian masyarakat tempatan pun, akan terbantu dengan sendirinya.

" Serta putaran uang yang ada di daerah itu, akan dapat menambah daya beli dari masyarakat dan para pedagang. Khususnya para pedagang asli daerah dapat terbantu untuk mengembangkan usahanya," sebut mantan Ketua Badan Narkotika Kabupaten Kampar.

Contoh kecil saja, hanya membeli sikat gigi saja masyarakat Kampar berbondong-bondong membelanjakan uangnya ke daerah lain.

" Sehingga putaran uang yang ada di Kampar ini akan beralih kedaerah lain, kapan kita bisa membantu para padagang di Kampar," tegas Ibrahim Ali

Dijelaskan Ibrahim, peningkatan terbesar bidang ekonomi di suatu daerah terletak pada para pedagang yang ada di pasar.

" Karena semakin mereka mampu meningkat usahanya, maka akan jelas peningkatan ekonomi suatu daerah tersebut," tukasnya.

Untuk itu, Wabup menghimbau agar seluruh elemen baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama untuk selalu mencintai negeri ini.

" Dan bangkit dengan membangun Kampar dimulai dengan niat yang baik," ucapnya.

Patuhi Aturan, Agar Terciptanya Pelayanan Baik

BANGKINANG SEBERANG-Wakil Bupati mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah harus selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

" Karena peraturan tersebut dibuat demi kelancaran tugas agar terciptanya pelayanan yang baik terhadap masyarakat," ungkap H Ibrahim Ali SH.

Menurut Ibrahim, bahwa transparansi dalam setiap kegiatan akan dapat meningkatkan pembangunan, baik itu perekonomi masyarakat, infrastruktur, pendidikan kesehatan serta yang paling utama adalah akhlak dan moral.

Jaga Komunikasi Dan Koordinasi Dalam Bertugas

BANGKINANG SEBERANG-Wakil Bupati Kampar mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintahan agar selalu berkomunikasi dan berkoordinasi baik kepada atasan maupun sesama apatur.

Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Kampar H Ibrahim Ali kemarin dalam silaturrahmi dan ramah tamah di Kantor Camat Bangkinang Seberang.

Kata Wabup, karena setiap tugas yang dilaksanakan sudah mempunyai aturan yang harus diikuti. Maka dari itu nantinya, akan terjadi singkronisasi dengan sendirinya dalam bekerja dan tidak ada lagi saling menyalahkan dalam bekerja,

" Pupuk selalu rasa kebersamaan dalam bekerja menjalankan tugas melayani masyarakat," lugasnya.

Membangun Harus Dengan Kebersamaan

BANGKINANG SEBERANG-Untuk membangun suatu daerah, harus diperlukan rasa kebersamaan
antara Pemerintah dengan masyarakatnya.

" Pembangunan tidak akan bisa dilakukan oleh pemimpin saja, namun seluruh elemen harus bangkit dengan rasa kebersamaan," ungkap Wakil Bupati Kampar H Ibrahim Ali SH.

Menurut Wabup, selain itu kekompakan harus juga selalu terjalin persaudaran yang kuat antara sesama aparatur.

" Maka permasalah apapun akan dapat kita atasi dan bisa kita pertanggungjawabkan," timpal mantan Pejabat Imigrasi Kota Batam.