Borok Pidato SBY Dibongkar

JAKARTA (salam-online.com): Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin malam (8/10/2012), terkait kisruh hubungan Polri-KPK menuai pujian dari banyak kalangan, terutama dari pendukung lembaga anti korupsi itu.

Sambutan yang gegap gempita itu semakin menambah daftar keanehan para pendukung lembaga superbody tersebut.

“Fanatisme pada KPK semakin irasional dan aneh karena mereka justru bersorak sorai pada Pidato SBY yang mereka anggap mendukung KPK,”  ujar aktivis ’98 Adian Napitupulu (Rabu, 10/10/2012).

Padahal, sambung Adian, isi pidato Presiden SBY itu, 100 persen sesungguhnya memangkas kewenangan KPK. Seperti jelas terlihat dari susunan kata dan kalimat dalam pidato SBY,”….Oleh karena itu solusi yang kita tempuh adalah penanganan korupsi kepada Djoko Susilo ditangani oleh satu lembaga yaitu KPK, ….”
“Paragraf itu berisi dukungan SBY pada KPK untuk kasus Simulator,” jelas Adian.

Selanjutnya, ungkap Adian, coba cermati baik-baik tiap kata di Paragraf berikutnya. SBY mengungkapkan, “Tetapi kalau ada kasus pengadaan barang di Polri, saya dukung diselesaikan di Polri…”

Menurut Adian, di paragraf kedua di atas, dukungan SBY pada KPK ternyata tidak untuk semua kasus. Tapi hanya untuk kasus Simulator SIM. Karena untuk kasus (korupsi) pengadaan barang lainnya diselesaikan di Polri bukan di KPK.

Jadi sebenarnya, kata Adian menyimpulkan, SBY tidak mendukung KPK. Tapi memangkas kewenangan KPK.

“Dengan demikian bisa dikatakan SBY melakukan barter kasus Korupsi simulator senilai Rp 143 Miliar untuk KPK dengan kasus rekening gendut yang mencapai Rp 8,6 triliun dan sederet kasus pengadaan barang lain di Polri yang diserahkan pengusutannya ke Polri,” bebernya.

“Jadi jelas yang didukung (SBY) bukan KPK tapi Polri. KPK kalah. Tapi anehnya kenapa para fanatik itu bersorak? Membingungkan, sebenarnya mereka fanatik pada KPK atau pada SBY?” tanya Adian mengakhiri. (rmol/salam-online)

Dua Minggu Jokowi Memerintah Ibu Kota

JAKARTA--MICOM: Terhitung sudah dua minggu umur pemerintahan Gubernur Joko Widodo semenjak resmi dilantik pada Senin, 15 Oktober 2010.

Beberapa gebrakan sudah dilakukan Jokowi, mulai dari blusukan ke kampung-kampung, berkunjung ke pasar, mengecek rumah susun, hingga sidak ke beberapa kantor pemerintahan.

Sehari setelah pelantikan, hari pertama kerja dipergunakan Jokowi mengunjungi Kelurahan Pademangan Timur. Di sana ia berdialog dengan warga yang tinggal di pinggiran rel serta memantau Kali Pademangan Timur.

Kegiatan terjun langsung ke lapangan ia lanjutkan dengan mendatangi warga bantaran Kali Ciliwung di Bukit Duri, mengecek keberadaan rumah susun Marunda, serta mendengar keluhan pedagang di Pasar Senen.

Dari sekian kunjungan lapangan yang telah dilakukan Jokowi, beberapa tindakan telah diambil untuk menjawab permasalahan yang ia temui. Dan beberapa hal juga yang masih dalam tahap kajian dan diskusi dengan masyarakat.

Jokowi telah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Ery Basworo untuk melakukan pembersihan Kali Pademangan. Di Bukit Duri, ia berencana membangun kampung susun bagi warga yang tinggal di bantaran kali.

Sukarjono, 42, warga Kelurahan Pademangan Timur, mengaku telah merasakan hasil dari kunjungan Jokowi kemarin. "Sekitar seminggu, ada petugas dari PU membersihkan kali. Lumayan banyak juga sampah yang diangkat," ungkap pria asli Jakarta yang rumahnya berada persis di pinggiran kali itu kepada Media Indonesia.

Namun, ungkapnya lagi, kebijakan pembersihan kali belum bisa dinikmati sepenuhnya mengingat kali itu kembali dipenuhi sampah setelah pembersihan dilakukan.

Bagi Jono, panggilan akrabnya, pembersihan kali harus diikuti dengan kontrol lapangan yang tegas dari pihak kelurahan melalui jajarannya. Pasalnya, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke kali.

Di tempat berbeda, warga Bukit Duri yang tinggal di Pinggiran Kali Ciliwung mengaku telah berdialog dengan Jokowi guna merespon rencana pemerintah melakukan pelebaran Kali Ciliwung.

"Warga sini melalui diskusi kamarin di Sanggar Ciliwung katanya mau dibuatkan Kampung Deret di pinggir kali. Itu usulan kami juga sebenarnya," ungkap D Mulyadi, salah seorang warga setempat.

Namun ungkapnya, ini baru dalam tahap pendekatan dan belum ada pembicaraan mengenai pembebasan lahan.

Mulyadi dan warga lainnya yang tinggal di pinggiran kali mengaku hanya mau pindah jika pemerintah terlebih dahulu melakukan pembebasan atas lahan dan bangunan yang mereka miliki.

"Membangun itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Lalu kami mau tinggal di mana? Warga juga enggak mau kalau harus dipindahkan ke rumah susun," ujarnya.

Ada empat rukun warga (RW) di Kelurahan Bukit Duri yaitu Rw 01, 10, 11, dan 12. Mereka semua meminta pemerintah melakukan relokasi secara baik dan bijak, bukan menggusur.

Kerja selama dua minggu yang dilakukan Jokowi didukung oleh anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, meyatakan akan selalu mendukung kebijakan yang diambil oleh Gubernur Joko Widodo.

"Selama itu untuk kesejahteraan rakyat, kami di DPRD akan selalu mendukung. Kalau ada perbedaan pendapat tentu kami akan diskusikan juga," ungkapnya.

Ia yang berasal dari Fraksi PKS dan menjadi lawan politik saat pemilihan gubernur mengaku tidak terlalu mempersoalkan anggapan keberhasilan Jokowi nanti akan menenggelamkan popularitas partainya.

"Kita tidak perlu takut seperti itu. Kita bersama-sama dengan Pak Gubernur bekerja bagi masyarakat, membangun Jakarta," tukasnya.

Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) AA GN Ari Dwipayana menyatakan Jokowi harus konsisten dengan gaya yang diusungnya sekarang kalau ingin tetap mendapat dukungan dari rakyat. Dukungan rakyat, kata Ari, akan membantu Jokowi dalam berhadapan dengan DPRD.

"Saya kira Jokowi harus konsisten dengan style yang sekarang diusung. Jadi menurut saya enggak perlu diubah ya, cara mengakarkan diri dengan rakyat, lebih menata birokrasi pemeritahan. Saya kira itu diteruskan saja karena itu akan pasti memperkuat dukungan politiknya."

Walaupun secara mayoritas DPRD DKI Jakarta dikuasai oleh parta-partai yang pada masa Pilkada belum tentu mendukung Jokowi, namun karena lebih banyak mendapat dukungan dari masyaraka Ari menilai hal itu menjadi modal sangat berpengaruh.

"Dengan kebijakan populisnya, Jokowi akan lebih mendapat dukungan dari rakyat secara langsung. Itu jauh akan membangun opini yang kuat," jelasnya.

"Itu akan memperkuat pressure dia terhadap DPRD," imbuhnya. (*/OL-9)

Anton Medan Pimpin PITI

JAKARTA (SALAM-ONLINE.COM): Mantan narapidana Anton Medan terpilih sebagai Ketua Umum DPP Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), organisasi Muslim keturunan China di Indonesia.

Anton  bersama pengurus lainnya dilantik di Restoran Sands, Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta, Sabtu (27/10/2012).

Setelah pelantikan, Anton menyatakan, bahwa Islam tidak mengenal diskriminasi. Karenanya, tak ada istilah penyebutan Jawa, Sunda, Tionghoa, dan lainnya.

Menurut Anton, dalam organisasi yang sudah berusia 41 tahun ini, dia akan mengubah pola pikir seperti itu.

“Jadi kalau ada ustadz, kiai yang mengatakan dia China, dia harus ngaji lagi,” kata Anton.
Ia menambahkan, aktivitas PITI selama ini tak hanya pada pengajian, tapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan secara konkret. (isa)

Meski Hujan, Muslim Russia Tetap Shalat Idul Adha

Sejumlah umat Muslim Rusia melaksanakan shalat Idul Adha di luar masjid utama di Moskow, Rusia, (26-10). Walaupun diguyur hujan, ribuan umat Muslim di Russia tetap melaksanakan shalat Idul Adha dengan memakai jas hujan. (AP Photo/Mikhail Metzel)

90 Persen HP Siswa Surabaya Mengandung Pornografi

TEMPO.CO , Surabaya: Sekitar 90 persen telepon seluler milik siswa Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Surabaya menyimpan foto jorok ataupun film porno. Itu terungkap dari penelitian lembaga swadaya masyarakat Hotline Pendidikan Surabaya.

Ketua Hotline Pendidikan Jawa Timur Isa Ansori menjelaskan survei yang ia lakukan mengambil sampel 12 sekolah di jenjang pendidikan SMA dan sederajat se-Kota Surabaya. Jumlah responden yang disurvei sebanyak 700 siswa, terdiri atas putra 350 dan putri 350. Adapun metode yang dipakai ialah melalui wawancara serta mengisi angket pertanyaan dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju dan tidak setuju.

Beberapa kisi-kisi jawaban yang digunakan pensurvei antara lain adalah ; 1. Saya punya handphone, 2. Handphone saya ada gambar dewasa dan film dewasa, 3. Saya pernah melihat film dewasa dan gambar dewasa di handphone, 4. Selain dari handphone saya melihat film dewasa dan gambar dewasa di internet.

Dari survei tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 100 persen responden memiliki telepon genggam. Sedangkan terkait kepemilikan gambar dan film dewasa diketahui bahwa di 92 persen telepon seluler siswa putra terdapat konten dewasa dan film dewasa, sedangkan untuk siswa putri mencapai 87 persen. "Secara keseluruhan 90 persen ada konten porno di handphone mereka," kata Isa.

Terhadap poin "pernah melihat film atau gambar dewasa", sebanyak 97 persen siswa putra menyatakan pernah melihat dan 92 persen siswa putri mengatakan hal yang sama. Sehingga secara keseluruhan 95 persen siswa putra dan putri pernah melihat hal tersebut.

Adapun tentang pernah tidaknya melihat konten porno di internet, 97 persen siswa putra menyatakan pernah, sedangkan untuk siswi 87 persen. "Artinya 92 persen melihat konten porno di internet," ujar Isa.

Menurut Isa survei dilakukan pada awal Agustus-12 September 2012 bersamaan dengan sosialisasi penanganan permasalahan anak yang digelar oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya. Bagi Isa, temuan fakta itu cukup mengejutkan. "Perlu menjadi perhatian bersama agar kepemilikan handphone untuk siswa sekolah dipakai untuk hal-hal positif," kata Isa.

Isa menduga fenomena serupa tidak hanya terjadi pada siswa jenjang SMA. Di jenjang SD dan SMP, kata dia, sangat mungkin sekali terjadi hal serupa. Sebab, secara emosional, keingintahuan anak-anak serta remaja terhadap hal-hal berbau porno sangat tinggi. "Peran orang tua sangat penting untuk mengawasi putra putrinya," ujar dia.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan menyatakan hasil survei itu menjadi peringatan tidak hanya bagi Pemerintah Surabaya namun juga orang tua serta sekolah. Karena itu untuk meminimalkan penyimpangan, Ikhsan akan mengambil kebijakan terkait penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. "Siswa dilarang bebas bawa handphone ke sekolah, karena mengganggu konsentrasi belajar," kata Ikhsan.

KUKUH S WIBOWO

Soal Haji, Menteri Agama Dinilai Tak Punya Empati

TEMPO.CO, Jakarta - Tindakan Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak sejumlah kerabatnya beribadah haji mengundang reaksi dari sejumlah calon haji yang hingga kini masih menunggu kepastian keberangkatan. Salah satunya, calon haji asal Baturan, Karanganyar, Jawa Tengah, sebut saja namanya Sandy, 68 tahun.

Pria ini menilai Menteri Suryadharma tidak memiliki empati. Soalnya, kata dia, Menteri Agama dengan mudah menggunakan uang negara mengajak kerabatnya untuk beribadah haji, sementara banyak calon haji yang belum mendapat kepastian kapan bisa berangkat ke Tanah Suci.

"Sepertinya tidak kasihan kepada mereka yang harus menunggu lama. Di Solo saja, ada yang sudah menunggu 8 tahun," ujar pria yang enggan disebutkan jati dirinya itu, kemarin. Dia sendiri mengaku sudah antre selama 3 tahun untuk berangkat menunaikan ibadah haji.

Menteri Suryadharma, sebagai amirul hajj pada tahun ini, membawa 35 orang dalam rombongannya ke Arab Saudi. Rombongan tersebut terdiri atas istri, anak, menantu, adik, ajudan, kolega partai, serta sejumlah kerabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.

Irlinda Armarisa, calon haji lainnya yang harus menunggu 10 tahun, menilai hal itu kurang adil. Menurut dia, meskipun berhak, seharusnya Menteri bisa memperhatikan asas keadilan. "Saya melihatnya kepada tanggung jawab moral saja," ujar calon haji dari Cipinang, Jakarta Timur, ini.

Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kurdi Mustofa, menduga 35 orang yang ikut rombongan Menteri Agama menggunakan kuota sisa. Dia menjelaskan, kuota itu batal digunakan para calon haji karena meninggal dunia, sakit, maupun melahirkan. "Kuota itu seharusnya didistribusikan Kementerian Agama ke sejumlah daerah," ujar Kurdi, kemarin. Namun, menurut dia, malah ada sebagian yang disimpan Kementerian untuk digunakan sendiri.

Kurdi membandingkannya dengan rombongan haji saat Menteri Agama dijabat Maftuh Basyuni pada 2008. Kurdi sempat ikut rombongan Menteri Maftuh saat itu. Namun, hanya empat orang yang ikut, yakni dirinya, seorang penerjemah, sang Menteri, dan istri.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Mochammad Romahurmuziy, mengatakan rombongan haji Menteri Suryadharma tidak menggunakan anggaran negara. "Fitnah bahwa rombongan itu dibiayai negara," kata dia, kemarin.

Selain pegawai Kementerian Agama dan tim Suryadharma, menurut Romahurmuziy, anggota lainnya dalam rombongan itu berangkat haji sebagai calon haji khusus (ONH Plus) melalui agen perjalanan swasta dengan dana sendiri.

ISTMAN MP | ISMA SAVITRI | ADITYA BUDIMAN | SUBKHAN | SUKM

Dirut RNI siap Ungkap Anggota DPR Peminta Upeti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro mengatakan siap mempertanggungjawabkan pernyataannya soal adanya permintaan upeti dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat kepada dirinya ketika baru dilantik menjadi pejabat badan usaha milik negara. "Saya akan beberkan agar tidak jadi fitnah," kata Ismed, Jumat, 26 Oktober 2012.

Pernyataan Ismed memang memicu polemik. Politikus dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, menilai Ismed justru pernah memeras anggota DPR. "Serangan balik macam itu sangat arogan," kata Ismed keras. Menurut dia, permintaan upeti dari anggota DPR kepada BUMN adalah rahasia umum. "Buktinya, banyak anggota DPR diadili," katanya.

Sebelumnya, Ismed mengaku pernah dimintai upeti oleh anggota DPR. Permintaan itu disampaikan lewat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT RNI. "Katanya, itu sudah turun-temurun," kata Ismed.

Perseteruan antara Ismed dan DPR ini adalah lanjutan dari konflik antara bos BUMN Dahlan Iskan dan parlemen. Dahlan disoroti karena berterima kasih kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengirim edaran Nomor SE-542/Seskab/IX/2012. Surat itu berjudul "Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktik Kongkalikong."

ANANDA PUTRI